Mentan Bantah Kabar Pengambilan Lahan Warga Papua secara Sepihak

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah informasi mengenai pengambilalihan lahan milik warga Papua secara tidak wajar dengan harga di bawah Rp 100 ribu per hektare, pada Sabtu (18/7/2026). Dilansir dari Detik Finance, pernyataan tersebut disampaikan dalam acara perayaan milad dan rapat kerja nasional Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Klarifikasi ini muncul menyusul pertanyaan dari delegasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah asal Kota Tangerang Selatan mengenai isu penjualan lahan yang beredar di kalangan generasi muda. Pemerintah menegaskan bahwa program perluasan kawasan pertanian di wilayah tersebut dijalankan tanpa mengubah status kepemilikan tanah milik masyarakat setempat.

"Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp 100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian," ujar Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Kementerian Pertanian mencatat total luas lahan produktif yang telah dikembangkan di Papua mencapai 137 ribu hektare. Pemerintah menyalurkan anggaran bernilai triliunan rupiah guna memfasilitasi pembangunan jaringan irigasi serta penyediaan alat mesin pertanian secara gratis untuk meningkatkan produktivitas kawasan tersebut.

"Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis.

Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat," jelas Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Program ini juga melibatkan pengiriman ratusan unit alat mesin pertanian, pembentukan Brigade Pangan, serta pengembangan komoditas lokal seperti sagu dan kelapa. Pemerintah mengeklaim bahwa pengelolaan mandiri ini telah meningkatkan pendapatan bersih petani lokal secara signifikan.

"Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan," beber Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Kementerian Pertanian menyatakan telah menerima berbagai aspirasi langsung dari masyarakat setempat saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua. Warga di sekitar area bandara dilaporkan meminta perluasan program cetak sawah baru hingga ribuan hektare.

"Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare. Mereka ingin ikut merasakan manfaat program ini. Itu fakta yang saya alami langsung," tutur Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.

Proyek pengembangan sektor agraria di Papua ini diselaraskan dengan agenda pemerataan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pihak kementerian mengimbau para pelajar untuk bersikap kritis dan melakukan verifikasi langsung di lapangan terhadap seluruh informasi yang beredar.

"Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya," tambah Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.