Menteri Sosial Dorong Pemda NTT Usulkan Lahan Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera mengajukan usulan lahan guna pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat pada Minggu (31/5/2026).

Langkah percepatan infrastruktur pendidikan ini disampaikan dalam acara dialog Kolaborasi Program Prioritas Presiden Untuk Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi di Kupang, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Target program ini menyasar ketersediaan satu fasilitas edukasi permanen bagi setiap kabupaten atau kota, sedangkan wilayah tingkat provinsi dapat memiliki hingga tiga gedung sesuai dengan kebutuhan objektif lapangan.

"Untuk para Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, target presiden satu kabupaten/kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat, (untuk) Provinsi bisa dua, bisa tiga, tergantung kondisi objektifnya," kata Gus Ipul.

Saat tiba di lokasi acara sekitar pukul 10.30 WITA, rombongan kementerian disambut oleh pementasan kesenian dari para siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang yang membawakan pidato dwibahasa hingga tarian daerah.

"Sekali lagi ini adalah persembahan Bapak Presiden untuk keluarga-keluarga yang selama ini belum terbawa oleh proses pembangunan. Saya ikut bangga tampilan anak-anakku tadi itu luar biasa, saya terima kasih," ujarnya.

Hingga saat ini, wilayah NTT baru memiliki satu titik rintisan program tersebut di Kabupaten Kupang yang nantinya akan segera dipindahkan menuju lokasi baru yang permanen.

Secara nasional, terdapat 93 titik proyek serupa yang sedang berada dalam tahap konstruksi fisik, sementara 7 lokasi lain masih dalam penyelesaian proses lelang.

"Mari Bapak-Ibu sekalian renungkan, bayangkan di kabupaten Bapak-Ibu sekalian ada gedung (Sekolah Rakyat) permanen dengan ilustrasi sebagai berikut, dimana ini gambarnya langsung oleh tim presiden dan yang membangun adalah Kementerian Pekerjaan Umum," jelasnya.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan dukungan penuh agar seluruh wilayah administratif di bawahnya merespons cepat instruksi tersebut.

"Kalian membuktikan kepada Pak Menteri bahwa NTT bisa. Dan ini mempercepat target dari Pak Menteri dan seluruh jajaran adalah NTT punya Sekolah Rakyat di 22 Kabupaten/Kota dan di Provinsinya dua," kata Melkiades.

Selain sektor pendidikan, pemerintah daerah setempat juga bersiap menyukseskan agenda prioritas nasional lain seperti Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, menjadi rujukan penting untuk menentukan berbagai pergerakan dari dukungan sosial bagi masyarakat, terutama yang miskin dan perlu dibantu," ujar Melkiades.