Menkes Soroti Harga Obat Hepatitis Enam Kali Lipat Lebih Mahal

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti harga sejumlah obat penting penanganan penyakit hati dan hepatitis di Indonesia yang melambung tinggi hingga enam kali lipat dari harga pasar global saat berbicara di Jakarta pada Selasa (2/6/2026).

Kesenjangan harga yang signifikan ini memicu perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam upaya memperkuat layanan kesehatan mulai dari skrining, pengobatan, hingga layanan transplantasi hati bagi masyarakat luas, sebagaimana dilansir dari Detik Health.

"Saya masih melihat ini anomali di Indonesia. Harga obat di Indonesia itu masih catatan saya, 2 sampai 6 kali harga obat di dunia," kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Pemerintah mencatat beberapa obat hepatitis memiliki selisih harga yang cukup jauh dibandingkan harga acuan internasional, seperti obat tenofovir disoproxil fumarate (TDF) untuk hepatitis B yang di Indonesia berharga USD 4,8 sedangkan harga acuan Global Fund hanya USD 2,4.

Selain itu, obat entecavir (ETV) di Indonesia dibanderol sekitar USD 18, berbanding terbalik dengan benchmark global yang berada di angka USD 7,5. Selisih yang lebih mencolok ditemukan pada obat hepatitis C jenis daclatasvir (DAC) yang dijual seharga USD 152 di dalam negeri, sementara harga globalnya hanya USD 24.

"Ini 6,4 kali lipat," ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Lonjakan harga juga terjadi pada kombinasi obat sofosbuvir dan velpatasvir yang mencapai USD 1.100 di Indonesia, padahal harga internasionalnya berkisar di angka USD 174.

"Ini juga hampir enam kali lebih mahal," kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Padahal, Kementerian Kesehatan telah mengupayakan perluasan akses obat-obatan tertentu melalui mekanisme lisensi yang lebih terbuka lewat kerja sama dengan Medicines Patent Pool.

"Saya nggak ngerti kenapa harga obat kita masih 2 kali lipat sampai 6 kali lipat lebih mahal dari harga obat yang ada di dunia. Ini kebijakan juga yang mesti kita beresin," tegas Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Menurut pihak kementerian, penurunan harga obat menjadi instrumen krusial agar pasien yang membutuhkan terapi jangka panjang dapat menjangkau pengobatan dengan biaya lebih murah.

Di samping persoalan biaya obat, pemerintah menetapkan target ekspansi layanan operasional transplantasi hati agar tidak lagi terpusat di rumah sakit tertentu melainkan tersebar merata di 34 provinsi.

"Saya mau transplant hati itu 10 ribu setahun. Sekarang masih sekitar seratusan. Kita kalah sama Vietnam, kalah sama Bangladesh," ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Program penataan ulang ini diarahkan untuk memperkuat jaringan layanan penyakit hati nasional agar mampu menjangkau pasien secara lebih luas dan cepat di berbagai daerah.