Mendagri Tito Karnavian Tekankan Penguatan Data Kependudukan sebagai Fondasi Transformasi Digital

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta pada 3 Agustus 2026. Tito menekankan pentingnya penguatan data administrasi kependudukan sebagai fondasi transformasi digital pemerintahan dan peningkatan layanan publik.

Data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kini mencakup hampir 99 persen dari 270 juta penduduk Indonesia. Data ini meliputi informasi identitas, biometrik, dan data dasar masyarakat.

"Masalah Dukcapil atau pendaftaran sipil ini sangat penting sebagai platform untuk segalanya. Karena ini satu-satunya data yang benar-benar mencakup seluruh warga negara dan penduduk di Indonesia," ujar Tito saat membuka Rakornas.

Menurut Tito, keunggulan data Dukcapil adalah pembaruannya yang terjadi secara real-time, dengan data kelahiran, kematian, perpindahan, dan pernikahan yang selalu diperbarui melalui sistem Kemendagri.

"Data ini data yang bergerak hitungannya bukan hari, jam, menit, detik. Karena setiap hampir setiap detik, hampir minimal tiap menit, ada yang lahir memerlukan akta kelahiran," jelas Tito.

Tito juga menekankan kebutuhan penguatan sistem digital Dukcapil, termasuk kapasitas penyimpanan data, jaringan, dan keamanan siber. Dukcapil bekerja sama dengan Bappenas dan Bank Dunia dalam program multi tahun untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi.

"Kalau sudah bermain di digitalisasi maka jangan main-main. Sekali dia down atau ada problem, itu akan membuat kekacauan dibandingkan manual," ungkap Tito.

Ia melanjutkan, penguatan sistem akan fokus pada kapasitas penyimpanan data (storage), lalu lintas data (bandwidth), dan keamanan sistem (cyber security).

"Jangan sampai kalau kita bermain data kebobolan data. Nah itu akan buat kekacauan, itu risiko kita kalau digitalisasi," tuturnya.

Tito juga mendorong integrasi data kependudukan dengan layanan publik lain, seperti kerja sama dengan Kementerian Kesehatan agar akta kelahiran bisa diterbitkan otomatis setelah anak lahir di fasilitas kesehatan.

"Nanti setiap anak-anak yang lahir di fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, Puskesmas, kita connect (hubungkan). Begitu dia lahir maka nanti Dukcapil akan mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya online," kata Tito.

Data Dukcapil juga akan menjadi dasar pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan program Satu Data Indonesia, yang akan mendukung kebijakan pemerintah lebih cepat dan tepat sasaran.

"Kalau Satu Data Indonesia ini bisa dikerjakan, ini amazing. Ini luar biasa. Kenapa? Data yang ada pada kementerian lembaga dan data ini digabungkan menjadi satu," ujar Tito.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menyampaikan data kependudukan telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.693 instansi pada 2025. Jumlah lembaga pengguna aktif sebanyak 2.283 dengan total akses data mencapai 2,57 miliar kali.

"Pemadanan data, termasuk pemanfaatan data kependudukan, sekarang sudah lebih dari 7.693 instansi. Positifnya, karena pada tahun 2025 lembaga pengguna yang aktif ada 2.283 dengan total hits pada tahun 2025 adalah 2,57 miliar hits," ujar Teguh.

Teguh menambahkan, penguatan infrastruktur digital Dukcapil terus dilakukan, termasuk jaringan, sistem pencadangan data, dan keamanan sistem, berkat dukungan kementerian.

"Berkat dukungan Bapak Menteri, Bapak Sekjen, segenap pimpinan, sehingga pada tahun 2025 kita bisa melakukan penguatan infrastruktur berbagai hal. Kemudian juga penguatan jaringan, penguatan sistem backup, dan juga security system," jelas Teguh.

Rakornas Dukcapil 2026 yang berlangsung pada 2-4 Agustus mengusung tema 'NIK dan IKD sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah'. Forum ini memperkuat koordinasi jajaran Dukcapil daerah dan meluncurkan Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026.

Setelah peluncuran, Teguh dijadwalkan memaparkan profil data pada sesi 'Potret Keragaman Wajah Indonesia dalam Data Kependudukan Nasional'. Rakornas juga menjadi forum penyampaian arah kebijakan administrasi kependudukan tahun anggaran 2027, termasuk penguatan layanan digital dan perluasan pemanfaatan data.