Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Integritas Kepala Daerah Kunci Bebas Korupsi

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan integritas kepala daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/8), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Kemendagri menggelar acara tersebut secara kolaboratif bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Langkah pembinaan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab Kemendagri dalam mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat daerah.

Tito menggarisbawahi rasa keprihatinannya terhadap maraknya kasus tindak pidana korupsi yang menyerang jajaran pejabat daerah.

"Intinya adalah dalam rangka penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi. Kita prihatin dengan adanya sejumlah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Ada beberapa yang terkena juga OTT beberapa waktu yang lalu, baik oleh KPK maupun Aparat Penegak Hukum lainnya," kata Tito dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).

Sistem pembinaan dan pengawasan terus ditingkatkan oleh pemerintah untuk menekan angka penyelewengan anggaran. Namun, efektivitas pengawasan tersebut sangat bergantung pada komitmen pribadi dari para pemangku jabatan.

"Teman-teman kepala daerah itu bukan anak kemarin sore. Rata-rata politisi yang berjuang, pernah ikut kampanye, dikenal publik. Kita juga enggak bisa awasi dan jaga 24 jam, 7 hari, seminggu, 365 hari. Semua akan kembali kepada diri pribadi masing-masing," ungkap Tito.

Upaya pencegahan melalui rapat koordinasi ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran para pejabat daerah agar menghindari modus penyelewengan hukum.

"Kita harapkan dengan adanya acara ini, memang enggak akan menjamin tidak akan terjadi pelanggaran hukum, tapi kita berharap bisa jauh berkurang. Kita membangkitkan kesadaran rekan-rekan kepala daerah bahwa modus-modus operandi yang ada, itu Aparat Penegak Hukum sudah tahu. Jadi ya, kembali kepada [integritas] masing-masing," terang Tito.

Pelaksanaan kegiatan di Surabaya mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali sebagai bagian dari pembagian 10 klaster wilayah di Indonesia.

"Ini dilaksanakan di Surabaya khusus untuk Jawa Timur dan se-Bali, nanti berikutnya kita akan turun lagi, masih ada sembilan klaster daerah lainnya," pungkas Tito.

Rapat koordinasi ini dihadiri secara langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, Deputi Bidang Pengawasan BPKP Aryanto Wibowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.