Mendagri Tito Karnavian Percepat Penanganan Gempa di NTT

Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada Minggu (16/8/2026). Penanganan tahap awal difokuskan pada penyelamatan korban serta pemulihan layanan dasar masyarakat.

Upaya pemulihan tersebut mencakup sektor kelistrikan, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak, logistik, serta penanganan korban meninggal dan luka-luka, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgent, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk (warga) yang luka," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tito mengapresiasi langkah cepat PT PLN dan operator telekomunikasi dalam memulihkan jaringan listrik dan komunikasi guna mendukung mobilitas penanganan bencana di lapangan.

Selain percepatan pembukaan akses jalan untuk alat berat, Tito meminta pemerintah daerah melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah warga dan fasilitas publik yang rusak. Data tersebut menjadi dasar pemberian bantuan pemerintah serta perbaikan kantor pemerintahan agar pelayanan publik tetap berjalan.

"Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko (PMK), Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.

Pembentukan dua pusat koordinasi ini diusulkan untuk mengoptimalkan jangkauan wilayah terdampak yang luas.

"Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.

Tito menyoroti kondisi fiskal daerah terdampak dan menyatakan pemerintah pusat akan mendukung daerah dengan kemampuan fiskal terbatas agar anggaran bencana segera dimanfaatkan. Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga mulai dari masa tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.

Koordinasi ini melibatkan seluruh instansi teknis terkait di lapangan.

"Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bidang kesehatan, dan lain-lain," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri PU Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.