Mendagri Minta Pemda Permudah Izin Rumah Rakyat

Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk memberikan berbagai kemudahan perizinan bagi pengembang guna mempercepat realisasi Program Perumahan Rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pernyataan tersebut disampaikan Tito pada acara Pelantikan DPP APERSI di Jakarta, Selasa malam, 21 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu, 22 Juli 2026.

Tito menegaskan bahwa pelibatan dunia usaha dan sektor swasta sangat krusial mengingat kapasitas mesin industri swasta jauh melebihi kemampuan anggaran pemerintah. Menurutnya, penanganan masalah backlog perumahan tidak akan cukup jika hanya mengandalkan APBN serta APBD semata.

Pemerintah pusat sejatinya telah menyiapkan sejumlah insentif, mulai dari pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR, hingga penyederhanaan izin lewat Mal Pelayanan Publik. Namun, penerapannya di tingkat daerah dinilai masih belum merata.

Guna mengatasi hambatan tersebut, Kemendagri berencana menggelar evaluasi khusus serta berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar pelaksanaan insentif perumahan turut diawasi secara ketat di seluruh daerah.

"Yang harus dilakukan adalah mendorong pihak swasta untuk bekerja. Dan mesin mereka jauh lebih besar daripada mesin pemerintah sebetulnya," ujar Tito.

Mendagri pun meminta pihak pengembang bertindak aktif melaporkan wilayah yang masih mempersulit perizinan pembangunan hunian.

"Saya ingin mendapatkan data dari teman-teman pengembang daerah mana saja yang mempersulit, daerah-daerah mana yang lemot. Saya mau buat zoom meeting tersendiri kepada mereka dan bila perlu saya buat surat teguran kepada mereka," tegas Tito.

Tito menjelaskan bahwa kekhawatiran daerah mengenai potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah akibat pembebasan PBG dan BPHTB tidak beralasan. Kehadiran perumahan justru memicu multiplier effect, seperti pembukaan lapangan kerja, peningkatan transaksi bahan bangunan, hingga memperluas potensi Pajak Bumi dan Bangunan di masa depan.

Selain bakal memberikan apresiasi bagi pemda yang mendukung, Kemendagri juga mengimbau pengembang memperkuat komunikasi dengan para kepala daerah. Agenda pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.