Mendagri Minta Kemenkeu Cairkan Tambahan Anggaran Pemulihan Sumatera

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menyetujui pencairan tambahan anggaran sekitar Rp 6 triliun bagi empat kementerian guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, dalam rapat di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/7/2026), dilansir dari Detik Finance.

Pencairan dana mendesak ini dialokasikan untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp 2,6 triliun guna perbaikan sawah dan perkebunan, Kementerian KKP Rp 1,5 triliun untuk pemulihan tambak, Kementerian Agama Rp 4,8 triliun untuk fasilitas keagamaan dan pendidikan, serta Kementerian UMKM sekitar Rp 600 miliar bagi pelaku usaha terdampak.

"Tadi saya sampaikan pada rapat ini, ada empat yang menurut saya super prioritas. Yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin," ujar Tito.

Kementerian Pertanian sendiri telah melakukan refocusing anggaran reguler untuk memulai perbaikan awal di lokasi terdampak.

"Kemudian Kementerian KKP, Rp1,5 triliun. Untuk tambak-tambak udang, tambak ikan yang rusak, yang jumlahnya puluhan ribu hektare. Ini Pak Menteri KKP pun sudah bergerak mulai dua minggu lalu. Untuk melakukan perbaikan, tapi masih menggunakan dana regulernya, bukan dana tambahan dari Kementerian Keuangan," katanya.

Di sisi lain, proses kelengkapan dokumen administrasi antar lembaga masih terus berjalan untuk menyelesaikan persyaratan transfer dana.

"Nah ini yang keempat ini saya memohon totalnya lebih kurang Rp 6 triliun. Itu mohon di-approve. Memang ada masalah-masalah dokumen yang harus dilengkapi administrasi.

Kalau bisa secepat mungkin dikomunikasikan dengan KL tersebut dan di-transfer. Kalau sudah di-transfer maka kami nanti, saya sebagai Kasatgas nanti akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab bencana," katanya.

Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 100,1 triliun. Khusus tahun 2026, alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp 39 triliun, di mana sebesar Rp 31,1 triliun telah ditransfer oleh Kementerian Keuangan.

Sisa alokasi dana yang disalurkan meliputi Kementerian Pekerjaan Umum Rp 21,1 triliun, Kemdikdasmen Rp 4 triliun untuk 4.992 sekolah, Kementerian PKP Rp 2,3 triliun untuk hunian tetap, Kementerian Kesehatan Rp 562 miliar, Kementerian Sosial Rp 2,5 triliun, serta porsi validasi data oleh BPS.

"Ada lagi kepada BPS juga untuk melakukan validasi, verifikasi penerima bantuan-bantuannya juga ada. Nah, totalnya Rp 31 triliun," katanya.