Mendagri Dorong Kepala Daerah Sulawesi Perkuat Sinergi Forkopimda

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh kepala daerah di wilayah Sulawesi untuk memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah guna menjaga stabilitas politik, keamanan, dan sosial pada Sabtu (30/5/2026).

Langkah penguatan stabilitas tersebut dinilai krusial sebagai fondasi utama pembangunan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Arahan ini disampaikan dalam acara Silaturahmi dan Arahan Bersama di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Semua masalah hampir semuanya bisa selesai, baik masalah keamanan dan lain-lain termasuk juga program-program dari Presiden, pemerintah pusat atau program-programnya kepala daerah bisa dieksekusi baik kalau seandainya ada kekompakan," ujar Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah pusat menilai Sulawesi memiliki posisi strategis sebagai penghubung wilayah barat dan timur Indonesia yang didukung kekayaan sumber daya alam melimpah. Oleh karena itu, pemeliharaan situasi kondusif menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda.

"Keamanan perlu dirawat. Kesehatan enggak datang tiba-tiba, keamanan enggak datang tiba-tiba, betapa mahalnya sehat setelah kita sakit, betapa mahalnya aman setelah tidak aman," tegas Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Mantan Kapolri tersebut mengingatkan bahwa sejarah konflik sosial yang pernah melanda beberapa wilayah di Sulawesi harus menjadi pelajaran berharga. Hubungan dan komunikasi rutin antarunsur pimpinan daerah perlu diintensifkan baik melalui forum resmi maupun agenda informal.

Selain sinergi Forkopimda, kepala daerah juga diinstruksikan untuk mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Peran FKUB sangat strategis dalam merawat toleransi serta mencegah potensi konflik berbasis agama meluas menjadi gangguan sosial.

Kelancaran fungsi komunikasi FKUB kepada umat beragama membutuhkan dukungan nyata dari kepala daerah, khususnya melalui penyediaan alokasi anggaran yang memadai. Penanganan konflik sosial juga wajib didukung dengan pengaktifan Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) sebagai instrumen deteksi dini.

"Tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi seketika, tapi pasti melalui proses. Nah di tengah proses itu harus dihentikan, dicegah supaya tidak pecah," jelas Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Kegiatan pengarahan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Turut hadir pula enam gubernur se-Sulawesi beserta jajaran bupati dan wali kota di wilayah tersebut.