Mendagri Sebut Data Dukcapil Jadi Fondasi Utama SPBE dan Satu Data

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa data kependudukan kelolaan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi fondasi utama mewujudkan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, seperti dilansir dari Detikcom pada Senin, 3 Agustus 2026.

Integrasi basis data kependudukan ini dinilai sangat vital karena mencakup informasi masyarakat yang terus diperbarui secara berkala melalui pelayanan administrasi kependudukan di berbagai daerah.

"Data ini adalah menurut saya, data Dukcapil data tentang penduduk yang paling lengkap se-Indonesia," ujar Tito, Menteri Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri mencatat kelengkapan data Dukcapil dihimpun dari pendaftaran kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan identitas yang diperkuat fitur biometrik seperti sidik jari, retina mata, dan pengenalan wajah.

"Nah, data ini sangat bermanfaat. Untuk pengambilan kebijakan, untuk membaca suatu masalah, peta, ya. Berapa jumlah laki-laki di satu daerah, berapa perempuan, berapa yang usia misalnya dari 15-30, 30 ke 50, semua bisa dikerjakan dengan basis data itu," kata Tito, Menteri Dalam Negeri.

Pemanfaatan data kependudukan tersebut kini telah diterapkan pada berbagai program strategis pemerintah, salah satunya untuk perbaikan penyaluran bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran.

"Di Banyuwangi udah dicobakan hampir 70% nggak tepat sasaran. Sekarang sudah bagus tepat sasaran," ujar Tito, Menteri Dalam Negeri.

Keberhasilan pemutakhiran data di Kabupaten Banyuwangi mendorong perluasan digitalisasi bantuan sosial ke wilayah lain, sekaligus mendukung sektor pemilu hingga verifikasi transaksi perbankan swasta.

"Data ini juga digunakan termasuk untuk pemilu, termasuk juga oleh swasta. Swasta ini misalnya untuk transaksi online, perbankan untuk melihat customer-nya know your customer," jelas Tito, Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah menargetkan pengintegrasian data seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN agar pengambilan keputusan operasional di daerah dapat dilakukan secara lebih responsif.

"Kalau semua data kementerian lembaga, program dan anggarannya, digabung dalam satu data, dan kemudian seluruh pemda-pemda digabung, ditambah mungkin dengan swasta BUMN misalnya, maka bisa dibayangkan, kita cukup dengan mengklik saja," ujar Tito, Menteri Dalam Negeri.

Sistem terpadu ini mempermudah identifikasi kebutuhan spesifik tiap wilayah secara teknis, termasuk pendistribusian bantuan sarana pertanian saat terjadi krisis air.

"Platform utamanya adalah Dukcapil, ya, kita akan dengan cepat sekali bisa mengetahui daerah di daerah mana misalnya yang memerlukan pompa karena terjadi kekeringan air. Nah ini kan bisa di-feeding kepada Menteri Pertanian, PU, dan lain-lain," kata Tito, Menteri Dalam Negeri.

Di sisi lain, penguatan transformasi layanan publik digital juga terus diakselerasi melalui aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi masyarakat luas.

"Sebenarnya sekarang bagi pengguna IKD yang sudah aktivasi, sudah ada 11 layanan Dukcapil yang bisa langsung melalui akses IKD. Tidak harus melalui Dinas Dukcapil," ujar Teguh, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri.

Pengembangan Identitas Kependudukan Digital diproyeksikan menjadi akses tunggal verifikasi dan validasi antarsistem pemerintahan modern.

"Nah ini sekali lagi kemudian IKD juga nantinya akan digunakan untuk katakanlah verifikasi, validasi, dan juga single sign-on dengan berbagai portal-portal yang dimiliki oleh kementerian lembaga. Seperti contohnya adalah digitalisasi bansos," jelas Teguh, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri.

Langkah strategis ini dibahas dalam Rakornas Dukcapil 2026 berdasar pada penguatan NIK dan IKD sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure guna mempercepat transformasi digital pemerintah.