Megawati Kritik Penegakan Hukum Indonesia Mirip Zaman Belanda

Kritik tajam terhadap praktik penegakan hukum nasional disampaikan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri saat menghadiri upacara peringatan kemerdekaan di Sekolah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, Senin (17/8/2026). Megawati menilai pelaksanaan hukum di tanah air saat ini belum mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat.

Sorotan tersebut muncul lantaran adanya ketimpangan perlakuan hukum antara masyarakat kecil dan para pelaku tindak pidana korupsi. Megawati mengungkapkan rasa prihatinnya atas fenomena hukum yang dinilai tebang pilih dan tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan.

"Saya mendengar ini saya lalu tertawa. Indonesia ini kok kayak orang Belanda ya? Hukum itu dilakukan tapi tidak berkeadilan," kata Megawati.

Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa kondisi sosial saat ini masih jauh dari harapan para pendiri bangsa. Ia menyoroti fenomena warga miskin yang harus berhadapan dengan sanksi berat akibat tindakan yang dipicu kelaparan.

"Betapa saya tidak nangis, ada seorang ibu mungkin kelaparan itu mencuri buah labu," ucapnya.

Di sisi lain, perlakuan berbeda justru kerap terlihat dalam penanganan kasus korupsi skala besar. Vonis hukuman yang dijatuhkan kepada para penyeleweng uang negara dinilai tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan.

"Coba pikirkan, apakah keadilan itu yang ingin kita dapatkan? Yang ingin kita kerjakan bagi seluruh rakyat Indonesia?" ucap Mega.

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan amanat konstitusi yang wajib dijamin oleh negara tanpa membeda-bedakan latar belakang warga negara. Berdasarkan laporan Suara.com, Megawati mengingatkan pentingnya kesetaraan hak di mata hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum," tegas Mega.