Massa Aksi UI Tertahan Blokade Polisi di Plaza UOB Jakarta

Ratusan peserta aksi dari Universitas Indonesia tertahan di depan gedung Plaza UOB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, usai bernegosiasi dengan aparat kepolisian pada Senin, 18 Agustus 2026 sore. Massa berencana melanjutkan penyampaian aspirasi menuju kawasan Bundaran HI.

Upaya negosiasi antara peserta aksi dan kepolisian berlangsung alot karena petugas memasang barikade pembatas. Situasi tersebut sempat memicu aksi saling dorong dan gesekan antara ratusan massa dengan petugas di lokasi kejadian.

Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, menegaskan keberadaan massa di lokasi tersebut.

"Kami akan terus (bertahan). Kami pusatkan di sini," kata Hafidz kepada Kompas.com di sela-sela orasi, Selasa sore.

Massa aksi menanggapi potensi risiko serta kemungkinan gesekan yang dapat terjadi jika mereka bertahan hingga malam hari.

"Apapun resikonya. Ya kalau semisalnya sampai ada tumpah darah pasti enggak," kata dia.

Sekitar 500 hingga 700 mahasiswa berangkat dari Kampus UI menggunakan puluhan angkutan kota dengan pengawalan pasukan pengawal saat keluar lingkungan kampus. Aksi tersebut membawa delapan tuntutan resmi yang ditujukan kepada pemerintah.

Salah satu poin utama yang disuarakan mahasiswa berkaitan dengan evaluasi tata kelola pemerintahan.

"Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini, sayangnya, setelah kami dahulu dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, kok kita sekarang merasa masih dijajah oleh pemerintah," kata Hafidz.

Selain mendesak penurunan harga bahan pokok dan BBM, massa menolak pemusatan kekuasaan, menuntut penghentian Transfer Keuangan Daerah (TKD), serta meminta pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya.

BEM UI turut menyampaikan pandangan terkait arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami merasa, terutama dari BEM UI punya tesis, bahwa saat ini Prabowo itu ingin menjadi Soeharto, tapi dalam arti yang lebih luas lagi," ujarnya.

Tuntutan lain mencakup revisi UU TNI dan Polri, evaluasi total ASN, serta penolakan intervensi militer di ruang sipil dan rencana pembangunan batalyon di daerah.

Hafidz menilai langkah penguatan militer di daerah bukan prioritas utama bagi publik saat ini.

"Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan," katanya.

Ia menyoroti kebutuhan dasar seperti pemenuhan gizi anak, pendidikan, sarana belajar, hingga penanganan masalah kesehatan mental anak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Atas kondisi tersebut, massa aksi mendesak penetapan status khusus untuk wilayah terdampak di Indonesia timur.

"Tuntutan terakhir kami adalah meminta pemerintah menetapkan status Bencana Nasional di NTT dan Flores," tegasnya.

Mahasiswa menilai isu kemanusiaan di NTT dan Flores belum mendapatkan perhatian memadai dalam pidato kenegaraan peringatan Hari Kemerdekaan.

"Ini sangat menyedihkan. Bayangkan, seorang pemimpin negara berpidato di hari kemerdekaan, tidak memperdulikan rakyatnya sama sekali," ucap dia.