Mahasiswa Universitas Airlangga Diduga Korupsi Dana KIP-K Rp 97 Juta

Seorang mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) berinisial YIP diduga melakukan tindakan korupsi dana organisasi penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) periode 2025/2026 senilai Rp 97 juta yang bersumber dari iuran sukarela mahasiswa.

Dilansir dari bisnisia.id pada Senin (15/6/2026), dugaan penyelewengan ini menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @unairjournal. Terduga pelaku merupakan mahasiswa Program Studi D4 Manajemen Perkantoran Digital Fakultas Vokasi angkatan 2023 yang menjabat sebagai Menteri Keuangan di Airlangga University Bidik Misi Organization (AUBMO).

Dalam unggahan akun Instagram tersebut, tindakan yang dilakukan oleh YIP dinyatakan sebagai “pengkhianatan yang sangat bejat”.

Dana yang diduga diselewengkan merupakan sumbangan sukarela dari mahasiswa penerima KIP-K yang dikumpulkan secara rutin pada setiap akhir semester. Uang tersebut sedianya dialokasikan untuk membiayai operasional organisasi serta mendukung kesejahteraan para mahasiswa.

Pengelolaan dana dalam organisasi tersebut diduga tidak dijalankan secara transparan oleh YIP, di mana iuran bulanan diintegrasikan dengan pengisian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) akademik. Hingga saat ini, jumlah pasti mahasiswa yang menjadi korban penyelewengan dana belum dapat dipastikan.

“Untuk korban belum tahu kak jumlahnya berapa. Tapi diduga kuat sumber korupsinya itu dari uang iuran sukarela dari seluruh mahasiswa KIP-K Unair 4 angkatan aktif,” ungkap admin akun @unairjournal.

Sumbangan yang dikumpulkan tersebut tidak menetapkan batas minimal pembayaran, sehingga mahasiswa memiliki pilihan untuk tidak memberikan iuran. Akibat mencuatnya kasus ini, sejumlah mahasiswa Unair mendesak penghentian program terkait dan petisi penghentian program MBG telah mengumpulkan 26 ribu tanda tangan.

Pihak manajemen Universitas Airlangga kini telah memulai proses investigasi internal untuk mendalami kasus dugaan penyelewengan dana organisasi tersebut. Upaya ini dilakukan guna mengetahui lebih detail mengenai mekanisme penyalahgunaan anggaran yang terjadi di lingkungan mahasiswa.