Mahasiswa UGM dan UI Gelar Aksi Demonstrasi Soroti Kinerja Pemerintah

Elemen mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa di lokasi berbeda pada Senin (17/8/2026) dan Selasa (18/8/2026) guna mengkritik kebijakan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gelombang protes dibuka oleh Koalisi Mahasiswa UGM bersama jaringan gerakan sipil di Bundaran UGM, Sleman, Yogyakarta pada Senin sore. Dalam aksi refleksi tersebut, massa menurunkan bendera Merah Putih menjadi setengah tiang serta membentangkan karangan bunga dan spanduk kritik.

Perwakilan mahasiswa UGM menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari komersialisasi pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengalokasian anggaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga pengelolaan sumber daya alam di Papua dan Kalimantan.

"Aksi hari ini menjadi luapan, deruan keputusasaan, deruan kekecewaan. Penting selain merayakan, kita harus merefleksikan apakah Indonesia merdeka selama 81 tahun ini sudah betul-betul merdeka atau belum," kata Akhdan Lutfi, salah satu perwakilan mahasiswa UGM, dikutip dari suara.com.

Pihak mahasiswa menilai alokasi anggaran negara belum berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat dan kebebasan berekspresi warga sipil kerap berhadapan dengan tindakan represif.

"Kita merdeka dari apa jika anggaran pendidikan dinomorduakan? Kita merdeka dari apa jika makanan bergizi yang katanya gratis dan bergizi justru membuat anak-anak kita menjadi korban? Kita merdeka dari apa ketika tanah yang menjadi sumber daya dan sumber kehidupan Indonesia justru dikeruk habis hanya untuk segelintir elit?" tegasnya.

Selain menyuarakan kritik terhadap program nasional, orasi mahasiswa juga menyinggung lambatnya pemulihan pascabencana banjir di Aceh serta masifnya eksploitasi alam di berbagai daerah.

"Kemerdekaan sesungguhnya belum dirasakan. Di Aceh, masyarakat belum benar-benar pulih dari banjir, di Papua tanahnya dikeruk untuk food estate, di Kalimantan sumber daya alamnya dikeruk dengan masif dan ditinggalkan. Pada 17 Agustus 2026, mahasiswa dan masyarakat mengungkapkan rasa kekecewaan terhadap rezim sekarang," katanya di Bundaran UGM, Senin dikutip dari TribunJogja.

Berbeda dengan demonstrasi pada umumnya, massa aksi dari kampus UGM sengaja tidak menyerahkan berkas tuntutan resmi kepada otoritas pemerintah.

"Aksi hari ini tidak spesifik untuk memberikan tuntutan. Aksi ini menjadi luapan, deruan keputusasaan, deruan kekecewaan. Aksi ini untuk membuat kesadaran mahasiswa dan masyarakat bahwa kita belum betul-betul merdeka," ujarnya.

Aksi di Yogyakarta tersebut juga dirancang sebagai wadah mimbar bebas bagi berbagai kalangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan evaluasi atas kondisi politik nasional.

"Ya kita harus merefleksikan ulang, kemudian mengkaji ulang juga apakah kita benar-benar merdeka selama 81 tahun atau kita ini justru menderita bukannya merdeka. Ini luapan-luapan kemarahan yang selama ini terakumulasi selama 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Gabriel.

Perwakilan UGM lainnya menegaskan pentingnya meninjau kembali efektivitas jalannya roda pemerintahan serta program-program kerja yang dinilai kurang rasional.

"Kita harus merefleksikan ulang, mengkaji ulang apakah kita sudah benar-benar merdeka selama 81 tahun atau kita justru menderita. Kemudian merefleksikan kembali juga terkait dengan program-program pemerintah yang irasional," imbuhnya.

Menyambung aksi di daerah, BEM UI menjadwalkan aksi unjuk rasa lanjutan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Selasa (18/8/2026) dengan membawa delapan poin tuntutan resmi.

Rombongan BEM UI dijadwalkan bergerak dari kampus Depok pada pukul 11.00 WIB dan memusatkan massa di Bundaran HI mulai pukul 13.00 WIB.

"Jam 11 (berangkat) dari UI (Depok). Jam 1 di HI," ujar Yatalathof saat dikonfirmasi, Senin (17/8/2026) dikutip Kompas.com.

Pihak BEM UI menyatakan bahwa momentum peringatan kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan sikap kritis terhadap pemenuhan kedaulatan rakyat.

"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" tuturnya.

Kedelapan tuntutan BEM UI mencakup penghentian praktik KKN, pelaksanaan reforma agraria sejati, penurunan harga BBM serta kebutuhan pokok, penghentian program MBG dan KDMP, evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), penghentian pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), penetapan status bencana nasional untuk Flores dan Sumatra, serta penghentian represivitas aparat dan pembubaran Yon TP.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," ucap Yatalathof.