Luhut minta pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta pembenahan menyeluruh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis setelah mengundang Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, termasuk perbaikan berbasis data dan pengawasan ketat. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada Kamis 20/8/2026, dilansir dari Detik Finance.

Luhut menilai keputusan strategis harus berlandaskan data akurat, pengawasan ketat, serta koreksi bila ditemukan kekeliruan, dilansir dari Detik Finance.

"Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026) .

Ia juga mendorong refocusing lokasi Satuan Pelayanan Program Gizi agar diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 1.700 SPPG saat ini difokuskan pembangunannya di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dilansir dari Detik Finance.

"Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat seperti; angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis," urai Luhut.

Selain pemetaan ulang, Luhut menegaskan standarisasi kualitas dan higienitas menjadi syarat mutlak untuk program. Ia memberikan apresiasi atas langkah Sudaryono yang menutup sekitar 1.300 SPPG karena tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, dilansir dari Detik Finance.

Untuk mendukung keberlanjutan program ini, Luhut menyebut komitmen membantu perbaikan tata kelola melalui rekomendasi strategis serta penguatan digitalisasi sistem BGN. Ia mengatakan integrasi digital memungkinkan pemantauan rantai pasok, kontrol kualitas makanan, hingga evaluasi kinerja setiap SPPG secara aktual dan transparan, dilansir dari Detik Finance.

"Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa," jelas Luhut.