LPDP Tutup Pendaftaran Tahap 2 2026 Besok dan Rinci Penyebab Gagal Seleksi Administrasi

yoga-prasetyo-nugroho

Published Jul 30, 2026 - 05:49 · 1 Reads

LPDP Tutup Pendaftaran Tahap 2 2026 Besok dan Rinci Penyebab Gagal Seleksi Administrasi

Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap 2 Tahun 2026 akan ditutup pada Jumat, 31 Juli 2026. Seleksi administrasi dijadwalkan berlangsung dari 3 hingga 27 Agustus 2026.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan (LPDP Kemenkeu) menegaskan proses seleksi administrasi fokus pada pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran.

Berdasarkan informasi resmi dari LPDP yang dikutip dari Detikcom, terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkan pelamar gagal lolos seleksi administrasi.

1. Ketidaksesuaian Surat Usulan untuk PNS, TNI, dan Polri

Surat usulan harus disahkan oleh pejabat eselon II yang membidangi sumber daya manusia sesuai ketentuan LPDP. Surat yang tidak memuat nama dan NIP/NRP pendaftar atau yang tidak ditujukan untuk beasiswa LPDP akan ditolak. Selain itu, bidang usulan harus sesuai dengan pilihan pada aplikasi pendaftaran.

2. Ketidaksesuaian Dokumen Sertifikat dan Skor Bahasa Inggris

Pelamar harus menyertakan sertifikat bahasa Inggris dengan skor minimal sesuai persyaratan LPDP. Sertifikat tersebut harus dapat diverifikasi keasliannya pada portal resmi lembaga penerbit dan masih berlaku, tidak melewati batas dua tahun. Pada tahap ini, sertifikat harus aktif hingga minimal 22 September 2026.

3. Ketidaksesuaian Letter of Acceptance (LoA)

LoA yang dilampirkan wajib mencantumkan tanggal mulai studi. Jika mencantumkan prodi atau perguruan tinggi di luar daftar LPDP tanpa bukti pendukung, berpotensi gagal. LoA bersyarat (conditional) atau yang belum melampirkan surat defer studi bagi tanggal intake lebih awal juga tidak diterima. Selain itu, LoA harus sesuai dengan tujuan studi pada aplikasi pendaftaran.

4. Dokumen atau Data Palsu

LPDP menegaskan dokumen yang tidak asli atau tidak dapat dipertanggungjawabkan akan menyebabkan pemblokiran akun pendaftaran selama minimal lima tahun sebagai sanksi tegas.