Lonjakan Harga Solar Industri Bayangi Pembangunan Gedung Yudikatif dan Legislatif IKN

Proyek pembangunan kawasan perkantoran lembaga yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi tantangan lonjakan harga solar industri. Kendala ini muncul di tengah target penyelesaian fisik yang dipatok selesai pada periode 2027 hingga 2028, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 Otorita IKN (OIKN), Sony Alisa, mengonfirmasi adanya keluhan dari pihak penyedia material terkait kenaikan bahan bakar tersebut. Ia menyebut dinamika geopolitik global akibat konflik Amerika Serikat dan Iran menjadi pemicu utamanya.

"Ini memang dari penyedia sempat mengeluh juga ya, terkait kenaikan solar ya. Ada geopolitik gitu kan kemarin. Ya ini yang sedang kita dengan pimpinan coba kita diskusikan," kata Sony kepada wartawan di area pembangunan kawasan lembaga yudikatif IKN, Kalimantan Timur, Minggu (16/8/2026).

Kenaikan harga solar industri terpantau cukup signifikan dari harga normal Rp 12.500 per liter menjadi sekitar Rp 20.000 per liter. Bahkan, lonjakan tersebut sempat menyentuh level tertinggi di kisaran Rp 28.000 hingga Rp 30.000 per liter.

Berdasarkan pencatatan Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), harga minyak mentah mengalami lonjakan 37,41% sepanjang periode 28 Februari hingga 1 Juli 2026. Tren ini mengerek harga solar industri sebesar 41,52%, besi beton 27,78%, serta aspal hingga 23,85% pada periode yang sama.

Pembangunan fisik untuk area yudikatif ditargetkan rampung sepenuhnya pada 25 Desember 2027. Sementara untuk capaian hingga akhir tahun 2026, OIKN menargetkan pengerjaan fisik dapat menyentuh angka 40%.

Kompleks ini meliputi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, serta Masjid Kawasan. Konsorsium ADHI-Deta Decon KSO menggarap gedung MK, KY, dan Masjid Kawasan, sedangkan PT Hutama Karya (Persero) menggarap gedung MA dan Plaza Keadilan.

"Ini sekarang kan target tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 40% ya. Struktur, topping off, nanti tinggal penyelesaian arsitektural, dan landscape, interior, ya itu kita kebut lah," ujar Sony.

Dari segi keandalan struktur, bangunan di kawasan ini dirancang memiliki daya tahan antara 20 hingga 50 tahun. Namun, ketahanan tersebut sangat bergantung pada perawatan berkala dan pemanfaatan gedung secara konsisten.

"Ini kalau dari standar gedung itu, ya 20 tahunan ya. 20 tahun atau 50 tahun kalau dari itunya. Berarti nanti butuh, kalau bangunan ini soalnya kalau nggak ditempati itu kan rusak ya, itu harus ditempati, dirawat, itu bisa lama," kata Sony.

Paket pembangunan gedung MA mencatatkan nilai kontrak Rp 1,4 triliun dengan progres fisik 12,5% setelah 8 bulan pengerjaan. Sementara paket pengerjaan MK, KY, dan Masjid Kawasan memiliki nilai kontrak Rp 1,65 triliun dengan capaian progres 12,41% dalam kurun waktu yang sama.

Alokasi Anggaran dan Progres Kawasan Legislatif

Pembangunan kawasan legislatif juga ditargetkan tuntas pada Desember 2027. Area ini mencakup gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

PPK-E.3 OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, menjelaskan bahwa total nilai investasi untuk lima paket pengerjaan di kawasan legislatif menembus angka triliunan rupiah. Paket ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, gedung DPR 1 dan 2, gedung MPR, gedung DPD, hingga sarana publik seperti Plaza Kerakyatan, Masjid Kawasan, dan Taman Rakyat.

"Secara total nilai kontrak legislatif itu adalah sebesar Rp 8,24 triliun," kata Alfrits di lokasi proyek kawasan legislatif.

Pembangunan Gedung Sidang Paripurna menelan biaya kontrak Rp 1,24 triliun dengan pengerjaan fisik mencapai 12,147%. Gedung DPR 1 dan DPR 2 masing-masing bernilai Rp 1,84 triliun dan Rp 1,96 triliun, dengan progres masing-masing sebesar 11,029% dan 9,927%.

Gedung DPD mencatatkan nilai kontrak sebesar Rp 1,48 triliun dengan progres fisik 9,404%. Adapun gedung MPR bernilai kontrak Rp 1,70 triliun dan progres pekerjaannya telah mencapai 10,559%.

"Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai," kata Alfrits.