Liga Arab Peringatkan Israel Soal Pelanggaran Masjid Al Aqsa

Menteri Luar Negeri dari 10 negara anggota Liga Arab memperingatkan bahwa pelanggaran Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dapat memicu konflik agama berskala internasional. Pernyataan bersama tersebut dikeluarkan usai pertemuan darurat di Amman, Yordania, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pertemuan darurat itu turut ditandatangani oleh menteri luar negeri Indonesia, Pakistan, Turki, dan Malaysia. Langkah ini diambil seiring munculnya bukti bahwa pemerintah Israel secara diam-diam mengutak-atik kesepakatan status quo yang telah berlaku selama puluhan tahun untuk menjaga perdamaian di kompleks suci tersebut.

Menteri Luar Negeri Yordania menegaskan bahaya perubahan status quo di kawasan yang disucikan oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen tersebut.

"Kami memperingatkan bahwa mengutak-atik status quo … dapat memicu konflik agama yang gaungnya akan melampaui Palestina dan Yordania hingga ke seluruh dunia Islam," kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi.

Diplomat Yordania tersebut menilai tindakan Israel berpotensi memperluas eskalasi hingga ke seluruh dunia Islam. Menanggapi tuduhan tersebut, pihak Israel membantah pernyataan para menteri luar negeri negara Muslim.

Kementerian Luar Negeri Israel menanggapi dengan mengatakan pernyataan tersebut tidak akurat. Menurut mereka, Yerusalem "tak pernah lebih terbuka dan mudah diakses oleh umat dari semua agama" seperti sekarang.

Berdasarkan kesepakatan status quo sejak 1967, umat Islam diperbolehkan beribadah di dalam Al-Aqsa, sementara umat Yahudi hanya diizinkan berkunjung dan berdoa di Tembok Barat. Pengelolaan situs diserahkan kepada lembaga Waqaf Islam yang dibiayai Yordania sekitar US$ 20 juta per tahun, sedangkan keamanan dikendalikan Israel.

Namun, laporan pemantau lokal menunjukkan bahwa jumlah jemaah Muslim yang beribadah turun hingga separuh sepanjang 2025. Sebaliknya, jemaah Yahudi semakin bebas dan terang-terangan menjalankan ritual keagamaan di dalam kompleks, dibantu oleh pembiaran dari otoritas setempat.

Pendiri organisasi pemantau Terrestrial Jerusalem menyoroti pergerakan kelompok garis keras Yahudi yang kini masuk ke arus utama politik Israel.

"Seiring waktu, gerakan Temple Mount, yang didukung lebih dari 100 rabi yang terkait dengan gerakan pemukim di Tepi Barat, menjadi semakin terlihat, semakin lantang, dan semakin provokatif," kata Daniel Seidemann.

Analis geopolitik mencatat bahwa ideologi ekstremis yang ingin mengubah atau meruntuhkan situs tersebut kini mendapatkan tempat di parlemen Israel.

"Krisis ini telah dipersiapkan selama puluhan tahun," kata Omar Rahman, peneliti di Middle East Council on Global Affairs. "Upaya kelompok ekstremis agama untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa sudah ada setidaknya sejak 1980-an, ketika sejumlah rencana untuk melakukan hal itu terbongkar. Namun kelompok-kelompok dan ideologi tersebut kini memperoleh representasi yang lebih besar di Knesset, parlemen Israel."

Rahman menambahkan bahwa sikap pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu turut memperkeruh situasi.

"Dalam praktiknya, Netanyahu membiarkan dan menormalisasi pelanggaran serius terhadap status quo," tulis organisasi Ir Amim Association.

Pakar Timur Tengah menilai perubahan pada status quo Al-Aqsa selalu memicu eskalasi besar, seperti yang pernah terjadi pada Intifada Kedua tahun 2000 dan kerusuhan 2017.

"Akan sangat tidak bijaksana membuat prediksi apa pun," kata Joost Hiltermann, penasihat khusus untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di lembaga pemikir Crisis Group.

Ia menekankan bahwa Al-Aqsa bukan hanya menjadi perhatian warga Palestina, melainkan seluruh umat Islam di dunia.

"meskipun nasib Yerusalem sebagai sebuah kota mungkin menjadi perhatian utama Palestina, nasib situs-situs suci Islam di Yerusalem merupakan kepedulian yang terus melekat bagi umat Islam di seluruh dunia. Bukan hanya dunia Arab, tetapi juga negara-negara Muslim terbesar seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Karena itu, setiap upaya Israel mengubah status quo akan menghadapi reaksi global," kata Joost Hiltermann.

Tekanan dari masyarakat domestik juga berisiko menyulitkan posisi pemerintah di negara-negara mayoritas Muslim.

"Pemerintah negara-negara Arab akan enggan terlibat dalam konfrontasi apa pun dengan Israel, tetapi rakyat mereka akan murka," kata Joost Hiltermann. "Pemerintah harus mengelola kemarahan itu. Mereka akan berusaha melakukannya dengan melancarkan kritik keras terhadap Israel tanpa diikuti tindakan apa pun—mereka sudah sangat piawai melakukan itu.

Hal yang sama akan terjadi di Indonesia dan negara-negara lain. Namun, semuanya mungkin kesulitan mengendalikan kemarahan di dalam negeri."

Potensi dampak dari erosi status quo ini dinilai sangat luas, mulai dari krisis diplomatik hingga pemutusan hubungan bilateral oleh negara-negara Arab.

"Ini akan memicu reaksi yang cukup signifikan, tetapi skalanya sulit diperkirakan," ujar Omar Rahman. "Bisa memicu perang agama yang katastrofik, atau mungkin hanya menghasilkan reaksi diplomatik. Bisa pula sekadar menambah timbunan kekecewaan terhadap Israel."

Kawasan Kota Tua Yerusalem dan Temple Mount sendiri telah ditetapkan UNESCO sebagai situs Warisan Dunia, sehingga setiap tindakan sepihak di kawasan tersebut berpotensi melanggar hukum internasional.