Lestari Moerdijat Minta Pancasila Diamalkan demi Hadapi Krisis Global

Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni ditegaskan bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan pengingat pentingnya mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian untuk menjawab tantangan bangsa, dilansir dari Detikcom pada Selasa (2/6/2026).

"Di tengah ancaman gejolak ekonomi global yang kian nyata dan potensi dampaknya terhadap persatuan yang terus mengintai di dalam negeri, urgensi menghidupkan Pancasila dalam keseharian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan," kata Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI.

Penegasan tersebut disampaikan karena tantangan yang dihadapi bangsa saat ini dinilai sangat kompleks dan membutuhkan penanganan yang menyeluruh. Kondisi ketahanan nasional kini sedang diuji oleh gejolak ekonomi dunia.

"Pancasila bukan hanya fondasi negara. Ia adalah ruh yang harus kita aplikasikan dalam setiap kebijakan ekonomi, dalam setiap interaksi sosial, dan dalam setiap upaya menjaga persatuan. Saatnya kita bergerak dari seremoni ke aksi nyata," ungkap Lestari Moerdijat.

Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), pertumbuhan global tahun 2026 diproyeksikan hanya mencapai 2,6 persen. Negara berkembang menjadi pihak yang paling terdampak akibat lonjakan biaya energi, pangan, serta tekanan nilai tukar mata uang.

Potensi perlambatan ekonomi global dari data berbagai lembaga internasional tersebut dinilai sejumlah kalangan dapat memicu ancaman di tingkat nasional. Oleh karena itu, aksi nyata seperti gotong royong dan penguatan perlindungan sosial perlu segera direalisasikan.

Lestari Moerdijat mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat demi melindungi kelompok rentan yang mengalami penurunan daya beli sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial.

"Tanpa gotong royong yang kuat antarpemangku kepentingan, tanpa keadilan sosial yang nyata, kelompok rentan akan terdampak paling parah. Sila kelima harus menjadi kompas kebijakan kita," papar Lestari Moerdijat.

Selain masalah ekonomi, peningkatan kompetensi literasi digital masyarakat juga dinilai mendesak untuk menahan potensi perpecahan di dalam negeri.

"Tanpa kecakapan literasi digital yang memadai, anak bangsa berpotensi terus terjebak dalam polarisasi dan hoaks. Negara harus hadir dengan pendidikan karakter berbasis Pancasila yang adaptif terhadap tantangan zaman," pungkas Lestari Moerdijat.