Laporan Israel Incar Mahmoud Ahmadinejad Picu Kontroversi Baru Iran

Wacana mengenai pergantian rezim di Iran kembali mengemuka menyusul publikasi dua laporan media internasional. Dokumen terpisah dari New York Times dan harian Israel Haaretz memicu perdebatan mengenai dinamika politik di kawasan tersebut, seperti dilansir dari Detikcom.

Kedua laporan itu menyoroti posisi mantan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, dalam konstelasi politik terkini. Pejabat Israel diduga tengah menjajaki potensi Ahmadinejad sebagai figur sentral dalam skenario pasca-Republik Islam.

Upaya kontak rahasia dilaporkan semakin intensif selama masa perang dan melibatkan pertemuan di Hungaria. Informasi ini menarik perhatian publik karena memuat sejumlah detail operasional yang dinilai mengejutkan.

Ahmadinejad dikabarkan sempat dipindahkan ke rumah aman setelah kediamannya terkena serangan udara Israel pada 28 Februari 2026. Mantan kepala dinas intelijen Mossad, David Barnea, disebut mengawasi langsung upaya kontak tersebut di Budapest.

Operasi intelijen ini juga dilaporkan mencakup rencana infiltrasi di wilayah internal Iran. Langkah tersebut melibatkan jalinan komunikasi dengan kelompok minoritas serta diskusi mengenai strategi destabilisasi yang lebih luas.

Pihak kantor mantan pemimpin Iran tersebut segera merespons kabar yang beredar luas ini. Kantor Ahmadinejad secara tegas menolak klaim tersebut dan menyebutnya sebagai sesuatu yang absurd serta sepenuhnya tidak benar.

Analis politik yang berbasis di London sekaligus mantan pejabat di Pusat Riset Strategis Iran, Babak Dorbeiki, memberikan pandangannya terkait isu ini. Menurutnya, ada tiga aspek yang harus dipisahkan dalam melihat fenomena tersebut.

"Tidak ada bukti publik dan independen yang dapat secara meyakinkan mengonfirmasi atau menolak detail-detail narasi ini," kata Babak Dorbeiki.

"Jadi tidak bisa diterima begitu saja, tapi juga tidak bisa diabaikan hanya karena sudah dibantah," ujar Babak Dorbeiki.

Ahmadinejad dinilai masih memiliki basis sosial serta ambisi politik yang cukup besar di masyarakat. Kendati demikian, kondisi tersebut tidak dapat diartikan sebagai kepemilikan terhadap kekuasaan politik yang nyata.

Mantan presiden tersebut diketahui telah tersingkir dari institusi inti Republik Islam sejak tahun 2010. Posisinya melemah di Kantor Pemimpin Tertinggi, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Dewan Wali, dan kubu konservatif.

Fungsi Politis dan Perang Informasi

Kegagalan berulang Ahmadinejad dalam proses verifikasi calon presiden menunjukkan keengganan para pemain kunci untuk mengembalikannya ke pusat kekuasaan. Laporan media asing ini dipandang tidak serta-merta menggambarkan kepastian kembalinya sang mantan presiden.

"Bahkan jika kita asumsikan laporannya benar, paling jauh itu menunjukkan bahwa pada suatu titik dia adalah salah satu pilihan yang dipertimbangkan, bukan bahwa dia akan segera kembali berkuasa," kata Babak Dorbeiki.

Narasi yang berkembang berpotensi dimanfaatkan oleh pemerintah Iran untuk memperketat keamanan domestik. Isu penetrasi asing terhadap mantan pejabat tinggi dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kewaspadaan nasional.

Di sisi lain, para pengkritik dapat menggunakan momentum ini untuk menegaskan dampak negatif warisan politik Ahmadinejad. Bagi pihak Israel, publikasi ini berfungsi sebagai instrumen intelijen untuk memicu kecurigaan internal di Iran.

Mantan ulama Syiah yang kini menetap di Eropa, Vahid Heroabadi, turut menyoroti kapasitas mobilisasi massa dalam skenario pergantian rezim. Dirinya meragukan figur Ahmadinejad dapat memenuhi kriteria tersebut pada saat ini.

"Mereka yang bisa memainkan peran dalam masa kini atau masa depan Iran adalah orang-orang yang terhubung dengan IRGC," kata Vahid Heroabadi.

"Karena Ahmadinejad tidak lagi memiliki koneksi itu dan tidak mendapat dukungannya, dia tidak bisa benar-benar bertindak sebagai pemain politik yang menentukan," ujar Vahid Heroabadi.

Pihak asing dinilai kecil kemungkinan akan memaksakan figur populis yang memecah belah dalam transisi kekuasaan. Dinamika ini memperlihatkan bahwa perebutan persepsi melalui informasi kini menjadi instrumen penting dalam konflik geopolitik Iran.