Kushner Temui Netanyahu dan Hamas Dorong Perdamaian Gaza

Utusan khusus Amerika Serikat Jared Kushner menggelar serangkaian pertemuan terpisah dengan pimpinan Hamas di El Alamein, Mesir, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 16–17 Agustus 2026 guna memuluskan implementasi fase kedua peta jalan perdamaian Jalur Gaza. Pertemuan tingkat tinggi di El Alamein tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Biro Politik Hamas Khalil al-Hayya serta Koordinator Eksekutif Board of Peace (BoP) Nikolay Mladenov untuk membahas mekanisme pelaksaan skema perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump. Hamas menegaskan komitmennya terhadap peta jalan yang diusulkan dalam BoP dan mendesak Washington untuk menekan pemerintah Israel agar segera menyepakati serta menjalankan kesepakatan tersebut tanpa membuka kembali negosiasi ulang.

"Hamas menuntut agar pemerintah AS menekan pemerintahan Netanyahu untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan peta jalan (roadmap). Hamas sedang menunggu tanggapan pemerintah AS terkait sikap Israel terhadap kesepakatan tersebut," ujar Khalil Al Hayya, Pejabat Hamas.

Dalam dialog tersebut, pihak diplomatik AS menuntut agar Hamas bersedia melucuti senjata secara sukarela dalam jangka waktu 60 hingga 90 hari serta melepaskan peran politik dalam pemerintahan masa depan Gaza.

Kushner menekankan bahwa proses rekonstruksi dan pembangunan kembali Jalur Gaza baru akan diizinkan oleh pemerintah Amerika Serikat apabila proses demiliterisasi penuh terhadap kelompok perlawanan Palestina telah terealisasi.

"Bagi Israel, kami pikir ini adalah situasi yang menguntungkan semua pihak, karena jika Hamas benar-benar menyerahkan senjata dan terowongan secara sukarela dalam 60 hingga 90 hari ke depan, itu jelas akan menghilangkan ancaman keamanan yang sangat besar bagi Israel, sebuah pencapaian yang hampir tak terbayangkan," kata Jared Kushner, Utusan Khusus AS.

Pihak Amerika Serikat juga menegaskan tidak akan membatasi hak pertahanan diri bagi Israel jika muncul ancaman keamanan baru di kawasan tersebut.

"Jika mereka tidak menindaklanjuti komitmen mereka sekarang, semua orang akan melihat bahwa mereka tidak tulus dalam hal perdamaian," ujar Jared Kushner, Utusan Khusus AS.

Proses negosiasi tetap menghadapi jalan buntu akibat penolakan berulang dari pihak Israel, meskipun Hamas menyatakan siap melucuti senjata dengan syarat tentara Israel menarik seluruh pasukannya dan menghentikan gempuran militer di Gaza.

"Kami punya rencana membangun kembali Gaza, tetapi kami tak akan mengizinkan Gaza kembali sampai demiliterisasi terjadi," kata Jared Kushner, Utusan Khusus AS.

Operasi militer Israel yang terus berlangsung pasca-gencatan senjata November tahun lalu telah menewaskan lebih dari 1.265 jiwa, sehingga total korban jiwa di Gaza menembus 73.000 orang.

"Kami juga tak akan membatasi hak Israel untuk membela diri jika ada ancaman yang akan segera terjadi," ujar Jared Kushner, Utusan Khusus AS.

Sikap keras Tel Aviv yang menolak proposal 15 poin BoP dan pendirian negara Palestina merdeka memicu reaksi keras dari kalangan parlemen Indonesia.

"Oleh karena itu, kami harus mengklarifikasi apa artinya itu," kata Jared Kushner, Utusan Khusus AS.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendesak delapan negara pendukung BoP, termasuk Indonesia, Turki, dan Arab Saudi, untuk memperkuat tekanan internasional serta mendorong sanksi tegas melalui Dewan Keamanan PBB terhadap pemerintah Israel.

"Negara-negara anggota BoP ini juga perlu serta mendesak agar Donald Trump dan dunia internasional melakukan tekanan yang lebih efektif dan lebih kuat, dan bila perlu disertai dengan ancaman sanksi yang tegas," kata Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI.

Penolakan berulang dari Tel Aviv dinilai dapat menggagalkan prakarsa perdamaian serta merusak upaya pengakuan kemerdekaan Palestina yang kini disokong oleh 157 negara anggota PBB.

"Sikap arogan dan penolakan Israel itu selain membuka kembali kedoknya, sejatinya juga justru menampar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan inisiator dan pemimpin dari BoP, sehingga sudah sewajarnya bila tekanan terhadap Israel, terutama atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus semakin efektif dilakukan sendiri oleh Donald Trump," ujar Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI.

Kementerian Luar Negeri RI turut menyampaikan penyesalan atas penolakan Israel dan menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan tekanan diplomasi global demi terwujudnya solusi dua negara.

"Apalagi dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, saatnyalah Pemerintah Indonesia untuk membuktikan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina serta janjinya kepada para Pimpinan Ormas Islam, serta menjawab kritikan banyak pihak di dalam negeri, terutama para aktivis Pro Palestina, terkait sikap Indonesia yang bergabung sebagai anggota BoP," kata Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI.

Eskalasi diplomasi ini menempatkan Amerika Serikat pada posisi krusial untuk menentukan langkah penegakan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803.

"Presiden Donald Trump perlu diingatkan, bahwa 'usahanya' untuk menciptakan perdamaian itu justru dihalangi dan ditolak oleh PM Netanyahu yang konon dikenal dekat dan mendengarkan Donald Trump, tokoh yang menginisiasi pembentukan BOP, langkah politik yang disetujui menjadi Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB," ujar Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI.

Penuntasan hambatan diplomatik di Tel Aviv menjadi kunci utama bagi pembukaan jalur bantuan kemanusiaan serta pemulihan kondisi kawasan secara menyeluruh.

"Dan karena sikap Israel yang kali ini tidak sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat, maka kali ini juga Amerika Serikat mestinya tidak lagi mempergunakan hak veto-nya untuk membela Israel," kata Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI.