KSAD Tegaskan TNI Tidak Terlibat Langsung Tangani Begal

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa personel militer angkatan darat tidak terlibat secara langsung dalam penanganan tindak pidana begal, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz pada Rabu (10/06/2026).

Kehadiran prajurit di lapangan murni untuk menjalankan fungsi teritorial, namun secara tidak langsung memberikan efek gentar bagi para pelaku kriminalitas di daerah tersebut.

"Siapa yang mengurus begal? Enggak ada yang mengurus begal. Begal itu jadi takut karena ada tentara, gitu lho. Bukan ngurus-ngurusin. Ada tentaranya di tempat situ, karena ada begal, melihat tentara, enggak jadi. Seperti itu," ujar Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Mabes TNI juga menyatakan tidak ada perintah operasi spesifik mengenai pemberantasan komplotan pembegal jalanan. Keterlibatan personel militer dalam urusan keamanan masyarakat selalu didasarkan pada mekanisme perbantuan resmi.

"Dalam tugas OMSP disebutkan membantu tugas Kepolisian dalam menegakkan Kamtibmas. Hal ini atas permintaan Kepolisian yang disebut sebagai tugas perbantuan," ujar Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal.

Pihak Mabes TNI menambahkan bahwa pimpinan tertinggi militer tetap memberikan restu penuh terhadap pengamanan wilayah jika ada permohonan dari Korps Bhayangkara.

"Tidak ada instruksi khusus, tetapi Panglima TNI mendukung bila ada permintaan," ujar Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal.

Rencana penguatan komando kewilayahan sebelumnya sempat dipaparkan oleh jajaran Kementerian Pertahanan demi menekan potensi kejahatan di berbagai pelosok daerah. Pembangunan pangkalan militer baru dinilai berkorelasi dengan penurunan angka gangguan keamanan.

"Tapi setelah kita berada di situ, membuat pangkalan, begal dan kriminal di situ menjadi hilang di atas 50%," ujar Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan.

Pemerintah menargetkan pendirian 750 Batalyon Infanteri Teritorial di 518 kabupaten dan kota di Indonesia, dengan target penyelesaian 150 batalyon teritorial setiap tahunnya untuk memulihkan sistem keamanan lingkungan.