KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Soroti Pendanaan Film Pesta Babi

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempertanyakan pihak di balik penyusunan anggaran produksi serta pergerakan massa terkait pemutaran film dokumenter Pesta Babi. Langkah ini diambil di tengah ramainya isu pembatasan kegiatan nonton bareng yang terjadi di sejumlah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul langkah proaktif sejumlah pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat yang menghentikan pemutaran film demi mencegah terjadinya bentrokan di lapangan pada Selasa (19/5/2026). Pimpinan TNI menegaskan tidak ada instruksi komando langsung dari pusat untuk aksi pembubaran tersebut.

“Karena ada pembubaran dari pemerintah daerah, keamanan wilayah, itu kan tanggung jawab koordinator wilayah antar pejabat pemerintah di sana menghindari risiko keributan, enggak ada instruksi langsung,” kata Jenderal Maruli, Selasa (19/5/2026).

Pihak TNI menyatakan bahwa koordinasi di tingkat lokal sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban otoritas wilayah demi menjaga ketertiban masyarakat. Aparat di tingkat daerah dinilai memiliki pemahaman penuh mengenai situasi stabilitas di zona masing-masing.

“Pemda punya koordinasi, mereka berwenang untuk mengamankan wilayah, mengamankan situasi,” ujarnya.

Selain masalah wewenang pengamanan, Jenderal Maruli menyoroti aspek material di balik pembuatan karya sinematik dokumenter tersebut beserta mobilisasi massanya. Pengusutan mengenai aliran dana dinilai penting agar dinamika yang berkembang di masyarakat dapat terlihat secara jernih.

“Orang sampai membuat video bagaimana ceritanya segala macam, duit dari mana? Jangan diam aja,” ujarnya.

Berdasarkan laporan KompasTV, kebijakan pembatasan aktivitas nonton bareng ini murni didasarkan pada penilaian risiko keamanan oleh jajaran pimpinan daerah secara kolektif.