Kritik dan Data Soroti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan tahunan serta membacakan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada Sidang DPR/MPR di Jakarta, Jumat (14/08/2026). Sejumlah pengamat dan data lapangan menyoroti berbagai klaim indikator pembangunan yang dipaparkan dalam pidato sepanjang 1 jam 45 menit tersebut.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka tengkes atau stunting yang masih mencapai 25 persen di beberapa wilayah.

"Untuk mengatasi stunting, yang masih dialami anak-anak kita. Di beberapa tempat, [angka stunting] setinggi 25%… Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah menyatakan langkah pembenahan akan terus dilakukan demi memastikan program tersebut berjalan efektif.

"Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. Dengan efisiensi," ujar Prabowo Subianto.

Mengenai pendanaan program tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alokasi anggaran MBG dalam skema APBN mendatang.

"Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui makan bergizi gratis, dan sebagainya, seperti yang sudah diceritakan Pak Presiden tadi," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Namun, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat kasus keracunan MBG periode 2025 hingga Agustus 2026 mencapai 40.759 orang. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materi UU APBN 2026 pada 30 Juli lalu telah meminta pembiayaan MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028.

Selain program MBG, Presiden Prabowo mengklaim pendirian 10.000 Koperasi Merah Putih (Kopdes) dengan 3.300 unit di antaranya telah beroperasi optimal dan menargetkan 30.000 unit pada akhir tahun.

"Untuk pertama kali, negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak bisa kita dipermainkan dengan saudagar yang akan mempermainkan pasar," kata Prabowo Subianto.

Ia menepis kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan dana pengelolaan koperasi tersebut.

"Ini bukan sumber dana bagi penguasa, ini dana kedaulatan kita. Ini uang rakyat untuk rakyat," ujar Prabowo Subianto.

Klaim tersebut mendapat tanggapan dari Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal yang menyoroti aspek akuntabilitas program.

"Ini kan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap program-program strategis pemerintah, termasuk koperasi ini," ujar Nicky Fahrizal, Peneliti CSIS.

Nicky menilai ketidakjelasan arah operasional memicu kritik dari masyarakat di lapangan.

"Implementasi kopdes di lapangan menjadi sorotan masyarakat karena tidak memberikan manfaat, tujuan pembentukan yang kabur, dan lokasi-lokasi yang dipertanyakan," tutur Nicky Fahrizal.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2025 memberikan lima rekomendasi tata kelola untuk mencegah manipulasi data dan keberadaan koperasi fiktif.

Di sektor pendidikan, Presiden Prabowo menjanjikan renovasi seluruh bangunan sekolah yang rusak hingga 2029 tanpa menyebutkan perincian total anggarannya.

"Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun," cetus Prabowo Subianto.

Koordinator JPPI Ubaid Matraji menilai komitmen perbaikan infrastruktur tersebut sulit diukur keberhasilannya tanpa keterbukaan data baseline sekolah rusak.

"sebagai mimpi di siang bolong," kata Ubaid Matraji, Koordinator JPPI.

Ubaid menambahkan bahwa anggaran yang dialokasikan sering kali kalah cepat dibanding tingkat kerusakan bangunan.

"Laju kerusakan sekolah itu selalu lebih cepat laju kerusakan sekolah dengan budget yang disediakan," katanya Ubaid Matraji.

Pada sektor kesehatan, pemerintah merencanakan perbaikan 10.000 puskesmas dengan anggaran Rp4 miliar per unit, pembangunan 514 laboratorium kesehatan masyarakat hingga 2030, serta fasilitas evakuasi darurat.

"Bahkan kami juga akan menyediakan ambulans udara sehingga bisa mendarat di pinggir sungai agar tidak ada lagi ibu-ibu yang meninggal karena menempuh perjalanan ke rumah sakit 7-9 jam," ujar Prabowo Subianto.

Presiden menegaskan pentingnya keterjangkauan akses layanan medis dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup," kata Prabowo Subianto.

Terkait indikator makroekonomi, Presiden Prabowo menyatakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen dan semester I-2026 sebesar 5,45 persen merupakan yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

"Pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir," kata Prabowo Subianto.

Peneliti makroekonomi LPEM UI Teuku Riefky memberikan catatan atas angka pertumbuhan tersebut jika komponen belanja pemerintah sebesar 18,62 persen tidak dihitung.

"Angkanya justru jauh di bawah rerata satu dekade terakhir yang mencapai 5 persen," ujar Teuku Riefky, Peneliti LPEM UI.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi menambahkan bahwa indikator PDB belum mencerminkan peningkatan kesejahteraan secara merata, mengutip data Kemenaker terkait 43.000 kasus PHK hingga Juni 2026 serta penurunan populasi kelas menengah sebesar 16,5 persen berdasarkan catatan INDEF.

"Berdasarkan data-data tersebut, belum ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Acuviarta Kartabi, Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan.

Sorotan juga datang dari Direktur Pantau Gambut Iola Abas yang menyayangkan absennya isu risiko ekologis seperti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta konflik agraria dalam pidato kenegaraan.

"Pada ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meningkat serta dampaknya terhadap hak warga atas udara bersih, lingkungan yang sehat, dan ruang hidup yang aman," ujarnya Iola Abas, Direktur Pantau Gambut.

Iola mengingatkan bahwa pemusatan keuntungan ekonomi tanpa mitigasi lingkungan akan membebankan dampak buruk pada masyarakat.

“Ketika risiko ekologis diabaikan, keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara masyarakat menanggung dampaknya,” ujar Iola Abas.

Iola mencontohkan lonjakan titik panas di Papua Selatan dari 757 titik pada Juni menjadi 4.220 titik pada Juli 2026 akibat alih fungsi lahan basah. Ia memaparkan bahwa fokus pada komoditas massal mengancam keberlanjutan pangan daerah.

“Orientasi swasembada berbasis produksi komoditas massal juga berisiko mengorbankan keragaman pangan lokal, terutama di wilayah PSN. Kebijakan pangan semestinya melindungi sistem pangan masyarakat setempat, bukan menggantikannya dengan produksi monokultur berskala besar,” kata Iola Abas.

Pengajar Universitas Syiah Kuala Syaiful Mahdi turut mengkritik penanganan pascabencana di daerah yang dinilainya belum tuntas.

“Sembilan bulan setelah banjir Sumatera, masih banyak rehabilitasi yang tertunda. Hari ini masyarakat Aceh menaikkan bendera putih sebagai tanda menyerah atas situasi pasca bencana,” kata Syaiful Mahdi, Pengajar Universitas Syiah Kuala.

Pengajar STHI Jentera Bivitri Susanti menilai perlunya basis data dan ilmu pengetahuan yang kuat dalam setiap penyusunan kebijakan publik maupun klaim keberhasilan pemerintah.

“Lalu klaim tentang swasembada, apakah sudah bisa mengatasi kestabilan harga pangan untuk rumah tangga,” kata Bivitri Susanti, Pengajar STHI Jentera.