Krisis Biaya Hidup Paksa Mahasiswa di Inggris Kurangi Makan hingga Berutang

Banyak mahasiswa di Inggris kini menghadapi tekanan finansial yang sangat berat. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran mengenai semakin sulitnya akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Tekanan ekonomi ini memaksa sejumlah mahasiswa untuk memotong anggaran konsumsi makanan, bekerja paruh waktu dengan jam kerja yang panjang, hingga terpaksa berutang demi dapat melanjutkan studi mereka, seperti dilansir dari Detikcom.

Survei dari perusahaan pengelola hunian mahasiswa PfP Students terhadap 800 mahasiswa aktif dan 800 calon mahasiswa mengungkap besarnya beban akomodasi. Sebanyak 34 persen responden mengeluhkan harga sewa tempat tinggal yang sudah tidak terjangkau lagi.

Dari kelompok yang kesulitan tersebut, sebesar 71 persen mahasiswa terpaksa menghemat pengeluaran untuk makanan serta transportasi agar tetap bisa membayar biaya pondokan.

Laporan PfP Students menyebutkan bahwa lebih dari separuh mahasiswa di Inggris, Skotlandia, dan Wales harus membayar biaya akomodasi melebihi £700 per bulan atau sekitar Rp 16,9 juta.

Jumlah pengeluaran tersebut tidak sebanding dengan rata-rata pinjaman biaya hidup (maintenance loan) dari pemerintah. Bantuan tersebut hanya sebesar £617 atau sekitar Rp 14,9 juta per bulan di Inggris, £694 atau Rp 16,7 juta di Skotlandia, dan £679 atau Rp 16,3 juta di Wales.

Data riset juga memperlihatkan 51 persen mahasiswa yang terbebani biaya sewa memilih untuk membatasi kehidupan sosial mereka. Sementara itu, 48 persen lainnya terpaksa meminjam dana atau mengambil pinjaman eksternal.

Kondisi nyata dialami oleh Leo Magid, seorang mahasiswa di Anglia Ruskin University. Ia mengaku harus bekerja paruh waktu hingga 34 jam dalam seminggu di sela-sela waktu kuliah demi mencukupi kebutuhan dasar.

Leo Magid memaparkan bahwa dana pinjaman biaya hidup yang ia terima tetap tidak cukup untuk melunasi biaya akomodasi, padahal dirinya sudah memperoleh nominal pinjaman batas maksimum.

Fenomena ini sejalan dengan riset terdahulu dari National Union of Students (NUS) UK. Organisasi mahasiswa itu mencatat 96 persen mahasiswa melakukan penghematan masif akibat krisis ekonomi, dan 11 persen di antaranya bahkan harus mendatangi bank makanan (food bank) untuk bertahan hidup.

Tingginya Standar Biaya Kuliah dan Hidup

Gambaran kesulitan ekonomi ini juga tertuang dalam laporan berjudul A Minimum Income Standard for Students. Laporan ini disusun oleh Higher Education Policy Institute (HEPI), TechnologyOne, dan Centre for Research in Social Policy dari Loughborough University.

Riset tersebut menghitung bahwa mahasiswa memerlukan dana sekitar £61.000 selama tiga tahun masa kuliah untuk mencapai standar hidup minimum yang layak di wilayah Inggris di luar London. Nilai tersebut setara dengan lebih dari Rp 1,4 miliar dengan asumsi kurs Rp 24.214 per pound.

Bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di wilayah London, kebutuhan dana melonjak hingga kisaran £77.000 atau lebih dari Rp 1,8 miliar sepanjang masa studi.

Para peneliti menemukan mahasiswa tahun pertama rata-rata memerlukan £418 per minggu untuk sewa tempat tinggal dan biaya hidup. Namun, plafon bantuan biaya hidup maksimum bagi keluarga miskin di Inggris hanya menutup sekitar 50 persen dari total kebutuhan pokok tersebut.

Laporan itu memproyeksikan mahasiswa harus bekerja di atas 20 jam per minggu dengan standar upah minimum nasional apabila ingin memenuhi standar hidup layak hanya dengan mengandalkan skema bantuan yang ada sekarang.

Penulis laporan menilai situasi ini sangat rawan memperlebar jurang ketimpangan akses pendidikan. Mahasiswa dari latar belakang keluarga kurang mampu harus menghadapi rintangan finansial yang jauh lebih masif dibanding kelompok mahasiswa dari keluarga kaya.

Kekhawatiran dari Para Pakar

Managing Director PfP Students, Eamonn Tierney, berpendapat bahwa lonjakan biaya hidup memicu keraguan di kalangan anak muda tentang apakah melanjutkan kuliah masih menjadi pilihan yang realistis.

Ia mendesak pihak pemerintah beserta perguruan tinggi untuk segera menyelaraskan skema bantuan finansial dengan kondisi riil di lapangan.

"Jika kita menginginkan sistem pendidikan tinggi yang benar-benar dapat diakses semua orang, maka dukungan biaya hidup harus mencerminkan biaya hidup yang sebenarnya dan mempertimbangkan kondisi mahasiswa yang sangat beragam," ujar Tierney, dilansir dari laporan PfP Students.

Eamonn Tierney menggarisbawahi bahwa mahasiswa tidak boleh dihadapkan pada dilema antara membayar tempat tinggal atau fokus pada kegiatan akademik mereka.

Senada dengan hal itu, Direktur Higher Education Policy Institute (HEPI), Nick Hillman, menilai dana bantuan yang dialokasikan saat ini sudah tidak realistis bagi kebutuhan mahasiswa.

"Biaya hidup selama menempuh gelar sarjana kini melebihi £60.000 ( Rp 1,4 miliar) di Inggris dan lebih dari £77.000 (Rp 1,85 miliar) di London. Dukungan biaya hidup saat ini sangat tidak memadai, sehingga mahasiswa terpaksa hidup dalam kondisi yang kurang layak, bekerja berlebihan, atau berutang dengan bunga tinggi," kata Hillman, dilansir dari laporan A Minimum Income Standard for Students.

Sementara itu, salah satu penulis laporan sekaligus Co-Director Centre for Research in Social Policy (CRSP) di Loughborough University, Prof Matt Padley, mengingatkan bahwa kebutuhan mahasiswa mencakup partisipasi sosial di kampus, bukan sekadar makan dan tempat berteduh.

"Terlalu banyak mahasiswa yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, apalagi untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan tinggi. Ada kewajiban moral untuk memastikan mahasiswa memiliki kesempatan yang adil untuk berhasil dan berkembang selama kuliah," ujarnya.

Para pakar memproyeksikan jika tren ini terus bergulir tanpa intervensi, akses pendidikan tinggi di Inggris akan semakin timpang dan hanya akan ramah bagi mahasiswa dengan kemampuan finansial yang kuat.