Ketua KPK Setyo Budiyanto Ungkap Modus Makelar Kasus Pengadaan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkap bahwa makelar kasus atau calo dalam proyek pengadaan barang dan jasa dapat bergerak karena memanfaatkan bocoran informasi dari orang dalam.

Pernyataan tersebut disampaikan Setyo saat menghadiri acara peluncuran E-learning Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI pada Rabu (17/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. Menurutnya, sistem digitalisasi seperti e-katalog bahkan masih kerap diakali oleh pihak-pihak tertentu akibat faktor sumber daya manusia.

"Yang saya sebut paling gampang misalkan e-catalogue lah gitu. Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa dikotak-katik. Ditutup siang hari, dibuka malam hari gitu.

Karena apa? Kembali kepada sumber daya manusianya," kata Setyo.

Setyo menjelaskan bahwa para makelar atau broker yang kerap dilaporkan masyarakat sebenarnya tidak memiliki kekuatan luar biasa, melainkan hanya menunggu informasi dari pihak internal instansi terkait.

"Sering saya sampaikan ya, mereka selalu beralasan 'Pak ada Markus, makelar kasus, ada calo, ya ada broker'. Sering saya sampaikan seperti itu. Mereka ini tidak sakti-sakti amat Bapak-Ibu. Mereka ini sebenarnya adalah penonton, pemain yang menunggu kucuran informasi dari orang dalam ya," sebut Setyo.

Setelah mendapatkan rincian spesifikasi dan arahan harga penawaran dari orang dalam, para makelar baru mulai beraksi secara gerilya mencari vendor untuk memotong harga di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.

"Jadi kalau orang dalam sudah ngasih tahu 'woi nanti buka buat pengadaan speknya ini ini ini'. Diarahkan, Pak. Nanti harga penawarannya sekian-sekian sekian.

Dia buatlah itu ya. Nah nanti tinggal merekalah broker, markus, makelar itu yang kemudian calo itulah yang gerilya, carilah pemain-pemain, carilah vendor, motong harga gitu sekian," ucap Setyo.

Atas temuan penyimpangan tersebut, Setyo meminta seluruh kepala daerah yang hadir untuk ikut bertanggung jawab dalam menegakkan integritas para ASN di lingkungan pemerintahan masing-masing.

"Pak Gubernur, Ibu Gubernur, kepala daerah semuanya saya minta ini juga menjadi perhatian bagi semua. Dengan segala situasi dan kondisi saat ini ya, kita tidak bisa melupakan bahwa itu jadi tanggung jawab kita semuanya," sebut Setyo.