KPK Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Dinas Bupati Langkat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan dugaan awal kasus korupsi yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afandin. Kepala daerah tersebut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim penindak lembaga antirasuah.

Dikutip dari Bloomberg Technoz, Syah Afandin diduga kuat menerima sejumlah uang suap serta gratifikasi. Pemberian tersebut ditengarai berasal dari pengerjaan berbagai proyek di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Diskim) Kabupaten Langkat.

Pihak swasta atau para pemenang tender proyek diduga menjadi pihak yang menyetorkan suap maupun gratifikasi tersebut. Dalam operasi senyap ini, tim penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai bernilai ratusan juta rupiah dari tangan Bupati Langkat, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lima orang swasta.

"Diduga uang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan fee proyek yang ada di Dinas Pendidikan ataupun di Dinas Perkim," kata Budi dikutip, Jumat (03/07/2026).

Penyidik KPK hingga saat ini masih terus menjalankan pemeriksaan mendalam serta penelusuran lebih lanjut. Lembaga penegak hukum tersebut menduga bahwa praktik penarikan fee proyek ini berpotensi terjadi di berbagai dinas lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

"Ditelusuri apakah juga ada penerimaan-penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh bupati atau penyelenggara negara di wilayah Langkat," ujar dia.

Guna mengamankan barang bukti, penyidik telah memasang KPK-Line di beberapa lokasi terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa area-area tersebut steril hingga terbitnya keputusan penyidikan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan paksa.

"Untuk memperkuat bukti-bukti tambahan dalam proses hukum perkara ini," ujar dia.

Di sisi lain, Partai Amanat Nasional (PAN) selaku partai bernaung Syah Afandin langsung mengambil tindakan tegas. PAN resmi menonaktifkan kadernya tersebut dari seluruh posisi dan jabatan di internal partai, termasuk posisi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatra Utara.

"Kepemimpinan PAN Sumatra Utara diambil alih oleh DPP PAN," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.