KPK Tangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro melalui operasi tangkap tangan pada Rabu (29/7/2026). Anom tercatat sebagai kepala daerah ke-12 yang ditangkap lembaga antirasuah tersebut sepanjang tahun 2026.

Penindakan berupa operasi senyap ini dikonfirmasi langsung oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui pesan tertulis kepada cnnindonesia.com pada hari yang sama.

"Benar, ada penangkapan terhadap bupati Pemalang," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Pihak KPK belum membeberkan perkara korupsi yang melatarbelakangi penangkapan sang bupati. Jumlah pihak lain yang turut diamankan bersama Anom juga belum terperinci.

"Lebih detailnya ke jubir (juru bicara)," kata Fitroh Rohcahyanto.

Anom Widiyantoro menjabat sebagai kepala daerah bersama wakilnya, Nurkholes, sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Pasangan ini melenggang ke kursi kepemimpinan Kabupaten Pemalang dengan dukungan koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh.

Sebelum masuk ke ranah politik, pria kelahiran 20 Maret 1970 ini memiliki rekam jejak karier di BUMN. Menurut data Pemkab Pemalang, Anom berkarier di PT WIKA periode 1996–2021 dengan memegang posisi staf ahli, auditor internal, hingga general manajer. Pada 2021 hingga 2024, lulusan S1 Universitas Diponegoro dan S2 Universitas Padjajaran ini menjabat Direktur Keuangan Human Capital dan Management Risiko PT Hotel Indonesia Property.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disetorkan ke KPK, Anom tercatat memiliki kekayaan senilai Rp21,3 miliar.

Penangkapan Anom menambah daftar panjang penindakan kasus korupsi, suap, pemerasan, serta gratifikasi kepala daerah oleh KPK selama tahun 2026. Sebelum Operasi Tangkap Tangan di Pemalang, terdapat 11 kepala daerah lain yang telah diproses hukum oleh KPK.

Daftar kepala daerah tersebut meliputi Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Selain itu, KPK juga memproses hukum Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, serta Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.