Komisi IX DPR Minta Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Sementara

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diusulkan untuk dihentikan sementara waktu selama masa libur sekolah mendatang. Langkah ini dinilai penting sebagai momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola program nasional tersebut.

Usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Charles Honoris, seperti dikutip dari Detikcom. Langkah penundaan sementara ini merespons pernyataan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengenai pembengkakan ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

"Saya kira pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp 1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi saat ini kondisi fiskal negara juga sedang menghadapi banyak tekanan dan kebutuhan anggaran di sektor lain tidak kalah besar," kata Charles kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Charles menilai bahwa masa libur sekolah yang akan datang merupakan momentum yang sangat tepat. Penghentian sementara operasional program dinilai mampu memberikan ruang bagi pemerintah untuk membenahi sistem secara menyeluruh.

"Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Evaluasi ini penting agar pemerintah bisa melihat secara objektif apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki," ungkapnya.

Komisi IX DPR juga mendesak pihak pemerintah untuk segera melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang saat ini sudah berjalan. Langkah pemeriksaan ini diharapkan bisa mencegah berulangnya kasus gangguan kesehatan atau keracunan yang dialami oleh para siswa penerima manfaat.

"Selama masa evaluasi, government perlu melakukan audit terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi, baik dari aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, maupun tata kelola pengadaannya. Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau sudah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus ditutup secara permanen," kata dia.

"Kita tidak boleh lupa bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Karena itu keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama," tambah Charles.

Lebih lanjut, legislator dari fraksi PDIP ini menekankan bahwa parameter kesuksesan program MBG tidak boleh hanya dilihat dari sisi kuantitas. Tolok ukur utama yang harus dicapai adalah perbaikan riil pada status gizi anak-anak yang menjadi sasaran program.

"Jadi menurut saya, momentum libur sekolah ini sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh," kata legislator PDIP ini.

"Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara. Program yang baik adalah program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka penerima manfaat yang besar," sambungnya.

Temuan Pembengkakan Titik Dapur MBG

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan membeberkan adanya lonjakan data jumlah titik SPPG atau dapur MBG yang mencapai lebih dari 13 ribu titik. Lonjakan tersebut merupakan akumulasi dari unit dapur yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T maupun di luar wilayah 3T.

Menteri yang akrab disapa Zulhas ini mengungkapkan adanya indikasi praktik jual beli titik di balik membengkaknya fasilitas dapur MBG tersebut. Pada area luar 3T, proyeksi awal yang ditetapkan sebesar 21 ribu dapur membubung hingga menyentuh angka 27.877 titik berdasarkan laporan terbaru.

"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6).

Zulhas menambahkan bahwa rencana awal alokasi untuk wilayah 3T sebenarnya hanya dipatok sebanyak 2.000 titik SPPG. Kendati demikian, hasil temuan di lapangan menunjukkan angka riil operasional di wilayah tersebut melonjak drastis hingga mencapai 8.617 titik.