Koalisi MBG Watch Tuntut Moratorium Program Makan Bergizi Gratis

Koalisi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, pada Rabu (10/6/2026), untuk menuntut penghentian sementara atau moratorium program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dilansir dari Detikcom, massa mendesak adanya evaluasi total dan audit anggaran terhadap program prioritas pemerintah tersebut.

Kritik terhadap tata kelola program MBG dinilai sudah sering disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat sipil, namun belum mendapatkan respons serius dari penentu kebijakan. Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa pengawasan publik harus diperkuat agar pemerintah mendengar aspirasi tersebut.

"Kita hari ini harus berisik seberisik-berisiknya, karena rasa-rasanya kalau tidak diberisiki nanti terus saja," kata Bivitri Susanti saat berorasi di depan Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Bivitri menyatakan bahwa masyarakat tidak boleh berhenti menyuarakan pandangan kritis mereka demi membenahi fondasi pelaksanaan program ini. Gelombang protes dinilai perlu terus konsisten digaungkan oleh publik.

"Itu sebabnya kita harus berisik terus, kita pukul sebanyak mungkin panci dan penggorengan dan lain sebagainya, supaya pondasi ini benar-benar bisa kita bongkar," ujar Bivitri Susanti.

Lebih lanjut, Bivitri menyerukan agar pelaksanaan MBG dihentikan sementara waktu demi kepentingan audit menyeluruh. Menurutnya, pergantian personel atau pengalihan pos anggaran tidak cukup tanpa adanya evaluasi total.

"Yang kita inginkan adalah betul-betul moratorium, pemberhentian, dan evaluasi besar-besaran, bukan cuma soal ganti orang, bukan cuma soal cari duit dari kantong yang mana, dari selokan yang mana, tetapi benar-benar dievaluasi total. Dan untuk mengevaluasi total, tentu saja harus diberhentikan dahulu," ungkap Bivitri Susanti.

Selain tuntutan moratorium dan evaluasi tata kelola, perwakilan massa juga menyoroti aspek transparansi serta efektivitas penggunaan dana publik. Pengawalan ketat diperlukan agar anggaran negara tidak dialokasikan pada program yang dinilai kurang tepat sasaran.

Koordinator Eksternal Advokasi MBG Watch, Galau D Muhammad, menjelaskan bahwa tuntutan yang dibawa oleh massa aksi berfokus pada penghentian sementara demi mengalihkan dana ke bantuan yang lebih mendesak.

"Dan kalau kita lihat tuntutannya sangat sederhana yaitu moratorium total, hentikan secara sementara, audit anggaran yang telah dikeluarkan untuk MBG, dan kemudian konversi itu untuk bantuan yang lebih bermanfaat," kata Galau D Muhammad.

Galau juga menyoroti adanya indikasi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program yang sudah berjalan selama setahun ini. Pemerintah dianggap belum transparan dalam menjabarkan hasil nyata atau dampak dari program tersebut.

"Hari ini ada banyak sekali anggaran yang bocor tanpa transparansi, di mana program ini pun tidak bertanggung jawab dalam hal menerangkan seterang-terangnya apa outcomes selama setahun program ini berjalan," ucap Galau D Muhammad.

Di sisi lain, anggaran besar untuk program MBG dinilai kontras dengan beban ekonomi riil yang dihadapi masyarakat saat ini, salah satunya dipicu kenaikan harga BBM Pertamax yang kini menyentuh Rp 16.200. Galau mengkritik respons serta komunikasi politik pemerintah dalam memitigasi krisis ekonomi tersebut.

"Kita tengok ada masalah ekonomi yang riil, di mana harga BBM naik. Hari ini kita melihat angkanya sudah Rp 16.200 untuk Pertamax. Hari ini kita melihat bagaimana respons pemerintah dalam memitigasi krisis sangat buruk, komunikasi politiknya tidak baik. Itu menunjukkan ada banyak sekali permasalahan etika, yang kita tuntut sederhana: MBG harus dikorbankan demi masyarakat kebanyakan," kata Galau D Muhammad.