KLH Selidiki Penyebab Kebakaran TPA Jatiwaringin Setelah Pemadaman Selesai

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bakal menyelidiki penyebab kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, setelah seluruh proses pemadaman api selesai dilakukan.

Prioritas utama saat ini adalah memadamkan api dan mencegah sebaran asap meluas, seperti dilansir dari Detikcom pada Minggu (5/7/2026). Tim penegakan hukum akan diterjunkan untuk mengusut tuntas peristiwa kebakaran yang telah berlangsung selama enam hari tersebut.

"Yang seperti saya bilang kemarin, kita sekarang fokusnya adalah pemadaman dan pencegahan penyebaran. Tidak mungkin juga kita olah TKP di sini untuk cari penyebab (kebakaran)," kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan KLH Irjen Rizal Irawan.

Otoritas terkait menjelaskan bahwa TPA Jatiwaringin sebelumnya telah dijatuhi sanksi administrasi oleh KLH pada tahun 2025 akibat tata kelola yang dinilai kurang baik. Pemerintah daerah kemudian diinstruksikan untuk menerapkan sistem penimbunan sampah terkendali atau controlled landfill.

"Nanti upaya-upaya penegakan hukum kita lihat setelah prosesnya selesai. Baru kita akan turun lagi tim ke sini," katanya.

Luas lahan TPA Jatiwaringin mencapai 33 hektare, dan pengelola baru berhasil menerapkan sistem controlled landfill pada area seluas lima hingga enam hektare dalam setahun terakhir. Berdasarkan hasil pemantauan, titik awal api yang memicu kebakaran hebat ini berada di luar zona penanganan controlled landfill tersebut.

"Dari tahun lalu dengan sekarang, upaya yang dilakukan oleh pemkab itu sudah melakukan controlled landfill. Ternyata selama setahun dia baru bisa berhasil lima atau enam hektare. Memang kita bisa mengerti bahwa dari total lahan 33 hektare ini enggak mungkin satu tahun, pasti," kata Rizal.

KLH juga tengah menjadwalkan agenda besar berskala nasional untuk mengevaluasi kepatuhan tata kelola ratusan tempat pembuangan sampah di Indonesia mulai awal bulan depan.

"Nah, yang terbakar ini di area yang di luar controlled landfill," papar Rizal.

Evaluasi menyeluruh ini bertujuan memetakan fasilitas mana saja yang mematuhi regulasi lingkungan hidup.

"Itu evaluasi nanti di 1 Agustus. Jadi semua, sekitar 390 TPA itu nanti akan dilakukan evaluasi. Mana yang taat dan tidak," tegas dia.

Di sisi lain, operasi gabungan lintas unsur terus diupayakan untuk mempercepat pemadaman di lapangan. Petugas menggunakan thermal drone berkamera inframerah guna menganalisis radiasi panas serta memetakan titik-titik api di area yang terbakar.

"Jadi kami hanya bisa melakukan monitoring analisa melalui drone secara berkala," kata Wamen LH Diaz Faisal Malik Hendropriyono.

Dua unit mobile monitoring system turut dikerahkan ke lokasi untuk memantau kualitas udara, termasuk mengukur kadar sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), serta partikel debu PM 1.0 dan PM 2.5 yang sempat melonjak tajam.

"Kalau baku mutunya yang dibilang baik itu 15,5 dan sedang dari 15,5 sampai 55,5, dan setelah itu tidak sehat dan membahayakan dan lain sebagainya. Dan ini sudah sampai ke tingkat 1.000. Jadi berapa hari ini sudah tingkat 1.000, tetapi tadi malam saya lihat langsung menurun drastis," paparnya.

Karakteristik kebakaran tumpukan sampah yang menyerupai kebakaran lahan gambut memicu penambahan personel khusus. Kementerian Kehutanan mengirimkan 30 personel Manggala Agni dari Sulawesi dan Jawa Barat untuk melakukan pemadaman langsung ke bawah permukaan sampah dengan alat penyemprot bertekanan tinggi.

"Karena TPA ini mungkin bukannya tidak efektif, tapi kurang efektif kalau diairi dari atas saja. Karena di bawahnya tetap kebakaran, sehingga kita butuh bantuan Manggala Agni untuk melakukan inject sampai ke titik di bawah," ujarnya.

Kebakaran yang telah melanda area seluas kurang lebih 15 hektare ini memicu koordinasi tingkat tinggi antarlebaga. BNPB bersama BMKG kini tengah menyiapkan skema operasi modifikasi cuaca yang dijadwalkan berjalan guna mempercepat pengendalian kedaruratan di lokasi kejadian.

"Sehingga mungkin atau dimungkinkan untuk melakukan operasi TMC besok. Kita akan melakukan bersama BNPB dan BMKG," kata Diaz.