Kim Jong Un Percepat Pengembangan Militer Korea Utara

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersumpah untuk mempercepat pengembangan kemampuan militer negaranya dalam rapat pleno Partai Buruh Korea yang berakhir pada Senin (22/6/2026), seperti dilansir dari Detikcom melalui AFP pada Selasa (23/6/2026). Langkah tersebut diambil demi merespons upaya modernisasi dan penguatan angkatan bersenjata yang dilakukan secara terang-terangan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan di kawasan tersebut. Saat ini, situasi di Semenanjung Korea secara teknis masih dalam keadaan perang lantaran konflik tahun 1950-1953 hanya diakhiri dengan gencatan senjata. Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung selama tiga hari tersebut menjadi momentum bagi para pejabat senior Korea Utara untuk meninjau inisiatif kebijakan negara, termasuk penguatan lini pertahanan nasional.

"Kamerad Kim Jong Un dalam pidato penutupnya menegaskan kembali pendirian kebijakan teguh Partai dan negara kita untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional lebih cepat," demikian seperti dikutip kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA).

Kebijakan ini diambil setelah Pyongyang menyoroti pergerakan militer sekutu yang dinilai mengancam stabilitas pertahanan mereka. "AS dan ROK (Republik Korea-nama resmi Korsel) terus mendorong kepemilikan kapal selam nuklir oleh ROK, sembari semakin terang-terang dalam upaya penguatan dan modernisasi angkatan bersenjata di kawasan tersebut," kata Kim Jong Un dalam rapat pleno, seperti dikutip KCNA.

Respons terhadap pergerakan Amerika Serikat dan Korea Selatan tersebut dinilai perlu dilakukan demi menjaga kedaulatan negara. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, menurut KCNA, Kim Jong Un mengatakan bahwa Korut tetap teguh untuk mempercepat upaya "memperluas dan memperkuat lebih lanjut daya pencegahan yang kuat dan benar-benar dapat diandalkan untuk pertahanan diri".

Rapat pleno itu juga menyepakati posisi persenjataan nuklir Pyongyang di tengah sanksi internasional yang masih menjerat negara tersebut akibat program militernya. Mengenai persenjataan nuklir, KCNA melaporkan bahwa rapat pleno itu "dengan suara bulat mengakui" jika status nuklir Korut merupakan "cara yang paling tepat dan unik untuk secara aktif dan percaya diri menghadapi situasi militer dan politik internasional yang tidak dapat diprediksi". Status sebagai negara nuklir telah dideklarasikan secara sepihak oleh Pyongyang sejak kegagalan pertemuan puncak tahun 2019 antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi, Vietnam, akibat perbedaan pandangan mengenai denuklirisasi dan pencabutan sanksi.

Awal bulan ini, Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un, mengatakan bahwa kebijakan nuklir Korut merupakan "garis tanpa sikap mundur".

Rezim Pyongyang memastikan bahwa kepemilikan senjata nuklir bersifat permanen dan tidak akan dinegosiasikan kembali dengan pihak luar. Dia juga menegaskan kembali posisi rezim Korut bahwa mereka tidak berniat untuk menyerahkan persenjataan nuklirnya. Selain membahas isu pertahanan, rapat pleno Partai Buruh Korea tersebut juga menghasilkan keputusan di sektor domestik ekonomi negara.

Sementara itu, di bidang ekonomi, rapat pleno Partai Buruh Korea itu menyatakan "dukungan penuh dan persetujuan terhadap rencana untuk sepenuhnya merenovasi area-area tambang batu bara di seluruh negeri".

Sektor komoditas ini menjadi fokus perhatian untuk segera dibenahi dalam program kerja ekonomi mendatang.