Kenaikan Harga Pertamax Menjadi Rp16.250 per Liter Memicu Kekhawatiran Masyarakat

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter yang mulai diberlakukan pada Rabu (10/6/2026). Kebijakan penyesuaian harga ini langsung memicu gelombang kekhawatiran dari masyarakat konsumen terkait potensi pembengkakan beban pengeluaran hidup sehari-hari.

Sikap kritis muncul dari kalangan pemakai komoditas tersebut yang mendesak transparansi tata kelola anggaran negara. Finansial internal pemerintah diduga mengalami penyempitan ruang akibat alokasi proyek strategis baru.

"Saya melihat ada kemungkinan bahwa kebutuhan pembiayaan program-program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), turut memengaruhi ruang fiskal negara," kata Moch Ilham Noer Sunan, seorang pengguna BBM nonsubsidi kepada NU Online pada Rabu (10/6/2026).

Mahasiswa Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia tersebut menilai instansi berwenang wajib membuktikan akuntabilitas pemanfaatan dana publik secara berkala. Hal ini penting agar efisiensi pengeluaran negara tetap terjaga di tengah situasi sulit.

"Jangan sampai masyarakat diminta menanggung kenaikan biaya hidup, sementara efektivitas program yang menyerap anggaran besar masih menjadi perdebatan dan menghadapi berbagai persoalan implementasi di lapangan," ujar Ilham.

Selain masalah fiskal, hantaman regulasi ini dinilai memperparah kondisi finansial riil warga kelas pekerja. Keterbatasan lapangan kerja yang ada membuat daya tahan finansial sektor rumah tangga kian rapuh.

"Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Program yang seharusnya menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dikhawatirkan berimplikasi pada munculnya berbagai kebijakan yang memberatkan masyarakat," kata Imam Nurwanto, pengguna BBM nonsubsidi lainnya.

Dampak domino dari restrukturisasi tarif energi ini juga diyakini bakal menyentuh aspek makroekonomi secara luas. Konsumen lain, Syakira, ikut menyoroti posisi strategis kelompok masyarakat kelas menengah yang rentan terdampak oleh penurunan daya beli.

"Kelas menengah merupakan penggerak dan memiliki peran krusial bagi ekonomi negara. Ketika kesejahteraan mereka dikesampingkan, dampaknya akan sangat terasa terhadap perekonomian nasional," terang Syakira.

Masyarakat kini menaruh harapan agar otoritas pembuat kebijakan segera mengevaluasi instrumen ekonomi yang diterapkan. Penjagaan stabilitas antara daya beli domestik dan kelanjutan agenda pembangunan nasional menjadi poin krusial yang harus diselesaikan.