Kemnaker Prioritaskan Kesejahteraan Buruh dalam Agenda Pembangunan Nasional

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kesejahteraan buruh sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Dikutip dari Detikcom, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalankan sejumlah program sebagai bentuk perhatian nyata bagi seluruh pekerja di Indonesia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menjelaskan prinsip utama dalam pemerintahan saat ini adalah kolaborasi dan solidaritas antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Pria yang akrab disapa Fery itu menyoroti pentingnya dialog sosial yang aktif sebagai mekanisme utama menyelesaikan sengketa. "Negara harus hadir untuk memastikan perlindungan pekerja. Tantangan seperti isu PHK, perlindungan bagi pekerja platform digital, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah amanah yang harus kita jalankan bersama melalui ruang dialog yang transparan, agar memberikan manfaat adil bagi pekerja dan dunia usaha," kata Fery dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2026).

Langkah strategis Kemnaker kini digencarkan untuk melindungi buruh sekaligus menjaga keberlangsungan iklim investasi demi stabilitas ekonomi nasional. Salah satunya melalui revitalisasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih modern dan adaptif terhadap teknologi serta dinamika pasar global.

Peningkatan kompetensi buruh juga terus diupayakan lewat program pelatihan vokasi dan magang. Program ini bertujuan menjembatani kesenjangan keahlian agar pekerja memiliki daya saing tinggi dan posisi tawar yang kuat. Selain itu, pemerintah memberikan afirmasi khusus untuk perlindungan kelompok rentan. Kelompok ini mencakup pekerja sektor informal, penyandang disabilitas, hingga sektor rumah tangga yang belum terjamah regulasi secara maksimal.

Pemerintah juga berperan sebagai penengah yang adil dalam menjaga keseimbangan ekonomi demi memastikan upah layak. Dukungan tetap diberikan kepada pengusaha agar beban operasional di tengah tekanan global terjaga untuk mencegah PHK massal. Komunikasi intensif antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi krusial agar kebijakan ketenagakerjaan mendapat dukungan politik dan hukum. Fery menyoroti peran sentral pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dalam mewujudkan regulasi yang berpihak pada buruh.

"Sinergi pemerintah dengan pimpinan DPR RI, terutama Bapak Sufmi Dasco Ahmad, sangatlah vital. Beliau senantiasa memberikan atensi besar terhadap isu-isu ketenagakerjaan. Dukungan dan arahan beliau di legislatif sangat membantu kami dalam memastikan bahwa setiap regulasi yang kita godok tidak hanya sebatas kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan nyata bagi buruh di lapangan," ungkapnya.

Keterlibatan aktif pimpinan DPR RI menjadi jembatan efektif dalam menampung aspirasi serikat pekerja. Kanal-kanal legislatif ini menciptakan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil para pekerja di tanah air. Dampak kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh buruh dan keluarganya menjadi tolok ukur keberhasilan program di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kemnaker berkomitmen untuk terus mendengar aspirasi serikat buruh dan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya.

"Dengan kerja sama yang erat dan penuh tanggung jawab, program-program Kemnaker akan terlaksana secara efektif. Kita ingin menciptakan iklim kerja yang harmonis di mana buruh sejahtera dan industri terus tumbuh maju," kata Fery.