Kemnaker Mitigasi Potensi Gelombang PHK Massal di Industri Manufaktur

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersiap mengantisipasi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul penutupan pabrik keramik di Bekasi dan rencana relokasi dua pabrik komponen otomotif dari Jawa Timur ke Vietnam, seperti dilansir dari Detik Finance pada Selasa (23/6/2026).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa kelangkaan pasokan gas menjadi salah satu pemicu utama yang mengancam keberlangsungan industri keramik saat ini.

"Ya contoh kan tadi satu terkait dengan industri keramik, adanya kelangkaan gas, dan seterusnya dan itu berpotensi (terjadi PHK) dan seterusnya," kata Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.

Guna meminimalkan dampak buruk tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) terus memantau situasi lewat sistem pengawasan digital.

"Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya kita Dirjen Jamsos PHI, kita selalu punya, kita terus melakukan monitoring. Jadi kita punya semacam dashboard untuk kemudian melihat ini kondisinya yang mana ini sekarang sedang kemudian ada isunya itu sudah sampai di mana," terang Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.

Langkah penanganan yang diambil pemerintah akan disesuaikan dengan tingkat risiko dari masing-masing perusahaan, mulai dari perundingan internal hingga koordinasi lintas kementerian.

"Ya jadi ada beberapa yang kemudian kalau masih dalam taraf ada ancaman atau risiko PHK. Ada yang kemudian kita minta penyelesaiannya masih bersifat bipartit. Ada yang kemudian memang mediator kita harus turun. Ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian-ementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan," ujar Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.

Mengenai rencana hengkangnya dua produsen komponen otomotif asal Jepang, pemerintah menekankan bahwa prosedur penyelesaian akan diterapkan secara kasuistik.

"Case tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang kemudian kita harus datangi, ada yang harus kita panggil manajemennya dan seterusnya. Itu case by case nanti," ujar Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.

Pada kesempatan yang sama, Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa pemindahan operasional perusahaan berinisial PT J dan PT S tersebut berpotensi memicu pengurangan hingga 7.000 pekerja.

"Kalau yang PT S-nya jumlah karyawannya 4 ribu. Bahkan lebih parah lagi (dari PT J), 3 ribu (terkena PHK) omong-omongnya. Tapi mungkin di ribuan lah," ujarnya Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Sementara itu, sektor industri keramik di Bekasi juga menghadapi situasi kritis serupa akibat lonjakan harga energi gas yang sangat membebani pengeluaran operasional perusahaan.

"Dapat dipastikan Bang Dasco, minggu depan, maksimal 10 hari ke depan, 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," kata Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Andi Gani menambahkan bahwa fasilitas produksi milik Granito dipastikan tutup, yang kemudian akan segera diikuti oleh Milenium Keramik serta Mulia Keramik.

"Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi tutup bang. Itu Granito, segera menyusul Milenium Keramik dan Mulia Keramik, karena gas industri," ungkapnya Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Kenaikan harga gas dari US$ 6 menjadi US$ 23 per MMBtu memicu kekhawatiran bahwa krisis ini dapat merembet ke sektor manufaktur lain seperti industri tekstil jika tidak segera ditangani.

"Karena harga gas itu dari US$ 6, sekarang per hari ini sudah US$ 23 per MMBtu. Jadi ini sangat mengerikan. Sebentar lagi menyusul tekstil, pokoknya yang makai gas industri pasti akan berat," imbuh Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).