Kemlu RI Utus Menlu Sugiono Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani akan menghadiri upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Kamis, 9 Juli 2026. Keputusan ini merespons kritik dari Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, terkait perwakilan delegasi Indonesia, seperti dilansir dari Detikcom pada Selasa (7/7/2026). Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melayangkan kritik keras melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (6/7/2026).
Dino mempertanyakan arah politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang dinilai meluntur karena awalnya hanya diwakili oleh Duta Besar RI di Teheran. "Bebas aktif yang luntur? Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi undangan Iran untuk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yang terbunuh dalam serangan militer ilegal.
Yang saya dengar, berbagai upaya gigih Iran untuk mengundang Pemerintah Indonesia tidak mendapat tanggapan. (Mereka kan juga punya harga diri-tidak mungkin mengemis-emis kehadiran kita). Akhirnya, yang hadir hanya Dubes RI di Teheran-yang dianggap oleh Teheran sebagai sikap menyepelekan undangan ini," tulis Dino Patti Djalal, Pendiri FPCI.
Dino membandingkan langkah Indonesia dengan negara-negara lain seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Rusia, hingga Malaysia yang mengirimkan delegasi tingkat menteri bahkan presiden. Menurutnya, absennya delegasi resmi tingkat tinggi menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara berpenduduk Muslim terbesar yang tidak hadir secara optimal.
"Sementara Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Pakistan, Kazakhstan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, Bangladesh dll (lihat daftar) sama sekali tidak ragu mengirim delegasi resmi pada tingkat Menteri, bahkan Pakistan pada tingkat Presiden. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia satu-satunya yang absen mengirim delegasi," kata Dino Patti Djalal. Lebih lanjut, ia mempersoalkan apakah keputusan tersebut dipengaruhi oleh faktor kekhawatiran terhadap posisi Amerika Serikat atau akibat kendala manajemen birokrasi di dalam negeri. Ia juga menyayangkan Wakil Menteri Luar Negeri urusan dunia Islam yang sedang melakukan kunjungan rutin ke Asia Tengah.
"Apakah ini berarti polugri 'bebas aktif' kita mulai LUNTUR karena Indonesia takut/sungkan terhadap Amerika? Has "FEAR" become a factor in Indonesian foreign policy? Ataukah kekhilafan ini lebih mencerminkan manajemen sistem politik luar negeri yang bermasalah-sebagaimana biasanya, surat undangan macet di berbagai meja dan tidak ada yang berani mengambil keputusan.
Paling tidak Indonesia bisa mengirim Wamenlu urusan dunia Islam Anis Matta-tapi beliau justru sibuk keliling Asia Tengah untuk kunjungan yang sifatnya rutin," ujar Dino Patti Djalal. Dino mengingatkan kembali bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran merupakan sebuah persahabatan jangka panjang yang hangat tanpa adanya konflik. Penghormatan terakhir untuk Khamenei seharusnya menjadi pembuktian ketegasan sikap luar negeri Jakarta atas pelanggaran hukum internasional.
"Kita seakan melupakan bahwa Iran adalah sahabat lama Indonesia, hubungan selalu terjaga dengan hangat dan saling menghormati, dan tidak pernah ada konflik antara kedua negara. Kehadiran delegasi resmi Indonesia dalam acara penghormatan terakhir Ayatollah Khamenei (yang sayangnya tidak terjadi) seharusnya menjadi momen pembuktian diplomasi bebas aktif Indonesia, momen persahabatan RI-Iran sekaligus sinyal tegas dari Jakarta bahwa adalah aksi pembunuhan Ayatollah Khamenei adalah aksi ilegal yang melanggar hukum dan norma internasional," ujar Dino Patti Djalal. Menanggapi sorotan tersebut, Juru Bicara Kemlu II Vahd Nabyl menjelaskan duduk perkara penugasan perwakilan diplomatik.
Kemlu mengonfirmasi bahwa pihak Iran memberikan pembaruan mengenai kriteria akses pejabat resmi yang bisa menghadiri prosesi. "Sebagaimana telah disampaikan Bapak Menlu, bahwa Pemerintah Indonesia telah menugaskan Dubes RI di Tehran untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Kemudian pihak Iran memberi konfirmasi bahwa hanya akan memberikan akses kepada pejabat di atas Duta Besar," kata Vahd Nabyl, Jubir Kemlu II.
Pemerintah kemudian langsung menyesuaikan tingkat delegasi dengan menjadwalkan kehadiran Menlu Sugiono bersama Ketua MPR RI. Saat ini, skenario keberangkatan kedua pejabat tinggi tersebut ke lokasi upacara pemakaman masih terus dikonsolidasikan dengan otoritas Teheran.
"Pemakaman direncanakan pada tanggal 9 Juli, and Bapak Menlu bersama Ketua MPR RI berencana hadir di upacara pemakaman tersebut. Hal ini masih dikoordinasikan dengan pihak Iran," kata Vahd Nabyl.