Kementerian PU Tinjau Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Bima

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meninjau lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, NTB, pada Jumat (29/5/2026).

Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan lahan seluas 31 hektare yang memiliki opsi untuk dibagi menjadi dua area dalam proyek ini, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Proses pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dinilai memerlukan perhatian khusus serta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah karena adanya sejumlah kendala infrastruktur di lapangan.

"Sekolah ini cukup besar dan ditargetkan menampung sampai 3.000 siswa. Tetapi ada beberapa tantangan di lokasi ini, seperti jalan akses pengangkutan material, dan perbaikan sungai. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemda agar bisa dicarikan solusinya" kata Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026).

Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik koordinasi tersebut dan menjadikan kendala-kendala yang ada sebagai catatan penting yang harus segera diselesaikan bersama Kementerian PU.

"Mengenai jalan akses nanti akan ada jalan alternatif. Sedangkan mengenai sungai nanti kami akan berkoordinasi dengan BBWS Nusa Tenggara I. Pemprov dan Pemkab siap mendukung penuh," kata Muhammad Iqbal, Gubernur NTB.

Di sisi lain, Provinsi NTB saat ini juga sedang melaksanakan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang bertempat di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.

Fasilitas di Lombok Utara itu dirancang menjadi pusat pendidikan terpadu dari jenjang SD hingga SMA dengan ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium, asrama, hingga lapangan olahraga.

Secara nasional, Direktorat Prasarana Strategis Kementerian PU sedang mengerjakan pembangunan 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai wilayah Indonesia dengan rata-rata progres fisik mencapai 59 persen per 20 Mei 2026.