Kemensos Proses Usulan Pembangunan Sekolah Rakyat di Landak

Kementerian Sosial memproses usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, untuk masuk dalam pembangunan Tahap III pada Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom, Rabu (29/7/2026).

Keputusan tersebut diambil setelah Pemerintah Kabupaten Landak berhasil menyelesaikan penyesuaian tata ruang dan persyaratan administrasi lahan yang sebelumnya sempat menjadi kendala proyek.

Pemerintah daerah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 9 hektare atas nama Pemerintah Kabupaten Landak di pusat ibu kota kabupaten, lengkap dengan akses jalan utama, air bersih, listrik, serta fasilitas kesehatan.

Usulan pembangunan institusi pendidikan ini telah diajukan sejak 2025 namun tertunda karena masalah status kawasan hutan kota pada lokasi awal.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyampaikan alasan pemilihan lokasi proyek tersebut saat melakukan audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat.

"Kami memang ingin lokasinya berada di tengah kota. Kalau bangunan semegah itu ditaruh di tengah hutan kan sayang. Dan aksesnya jangan sampai sulit," ujar Bupati Landak Karolin Margret Natasa.

Kabupaten Landak memiliki penduduk lebih dari 400 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 8 persen, serta mencatat 9.802 warga Desil 1 dan 10.992 warga Desil 2 pada data sosial ekonomi.

"Kalau bicara perlu Sekolah Rakyat, kami termasuk salah satu kabupaten yang memang sangat memerlukan. Karena itu kami berharap usulan ini dapat dipertimbangkan pada tahap pembangunan berikutnya," kata Karolin.

Pihak Kementerian Sosial meninjau kesiapan lokasi dari segi legalitas sertifikat, ketersediaan infrastruktur pendukung, hingga potensi kerawanan bencana di wilayah tersebut.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan kelengkapan berkas administrasi usulan dari daerah tersebut telah terpenuhi secara menyeluruh.

"Yang jelas syarat administrasinya sudah selesai. Berkasnya nanti diterima oleh Sekretariat Bersama SR untuk dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Mudah-mudahan Landak bisa ikut tahap III yang rencananya memasuki proses tender pada Oktober," kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Tahap selanjutnya memerlukan komitmen pematangan lahan dari pemerintah daerah sebelum proses konstruksi dimulai oleh kementerian terkait.

Perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Herman meminta kepastian penandatanganan komitmen pematangan lahan dari pihak pemerintah daerah.

"Kalau bisa kesiapan pematangan lahannya ditandatangani hari ini," ujar Herman.

Pemerintah Kabupaten Landak menyatakan kesiapannya untuk segera menuntaskan proses teknis pematangan tanah sesuai dokumen pertanahan yang telah disiapkan.

"Kontur tanah di Kalimantan memang membutuhkan pematangan lahan. Tapi kami siap membereskannya. Yang penting ketika kontraktor datang bekerja, kami siap mendukung semampu kami," kata Karolin.