Kemensos Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di 66 Daerah

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama 66 pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan dan pemenuhan dokumen persyaratan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Jakarta pada Rabu (12/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Rapat yang diselenggarakan pada 12-13 Agustus 2026 ini menghadirkan perwakilan dari pemda serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Agenda utama pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan usulan Sekolah Rakyat permanen agar seluruh persyaratan administratif dan teknis dapat segera terpenuhi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi keluarga paling tidak mampu, dengan pendanaan sepenuhnya bersumber dari APBN.

"Ini adalah satu persembahan Bapak Presiden untuk keluarga-keluarga paling tidak mampu. Anggarannya dari APBN atas arahan Presiden. Yang diberi tugas pembangunan adalah Kementerian Sosial, dengan dibantu oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah," kata Mensos Saifullah Yusuf.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa proses penyediaan tanah di lapangan menghadapi berbagai prosedur teknis dan administratif yang cukup kompleks.

"Ternyata dalam praktiknya menyediakan lahan itu tidak mudah. Banyak syarat-syaratnya dan syarat-syarat ini harus kita cukupi dengan proses yang benar, tertib, sekaligus prudent, dengan kehati-hatian," kata Saifullah Yusuf.

Untuk mengatasi kendala pertanahan, tata ruang, dan lingkungan, Kemensos mempertemukan pemda dengan kementerian teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Perhubungan.

Saat ini, proyek fasilitas pendidikan berasrama tersebut sudah memasuki tahap pelaksanaan fisik di berbagai daerah di Indonesia.

"Sudah dalam proses pembangunan di 104 titik. Memang ada beberapa kendala tanahnya tidak bisa dibangun. Padahal juga sudah punya anggaran. Tetapi 104 ini sudah dianggarkan dan sekarang ini akan dibangun lagi," kata Saifullah Yusuf.

Progres pembangunan di beberapa lokasi telah mencapai 98 hingga 99 persen, sementara lokasi lainnya masih terus dikerjakan. Selain itu, terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif yang bakal difasilitasi dengan gedung permanen agar layanan pendidikan siswa tidak terputus.

"Kami berharap kepada Bapak-Ibu sekalian yang memiliki sekolah rintisan bekerja keras supaya mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas," kata Saifullah Yusuf.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai satuan pendidikan berasrama terpadu jenjang dasar hingga menengah khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, dengan fasilitas penunjang yang memadai.

"Memang ini untuk yang paling miskin, tetapi diberi fasilitas. Mungkin secara umum masih di atas rata-rata sekolah kebanyakan. Dengan tanah seluas ini, dengan gedung semegah ini, fasilitasnya cukup lengkap. Tetapi inilah cara negara memuliakan orang miskin, cara negara memuliakan mereka yang selama ini belum terbawa dalam proses pembangunan," kata Saifullah Yusuf.

Gus Ipul menambahkan bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sosial jangka pendek, melainkan butuh intervensi pendidikan.

"Memutus kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi bantuan sesaat. Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh," kata Saifullah Yusuf.

Atas kerja sama yang terjalin, Kemensos memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berkontribusi menyediakan lahan pembangunan.

"Terima kasih kepada kabupaten dan kota yang selama ini telah berjuang luar biasa sehingga akhirnya berdiri gedung-gedung Sekolah Rakyat," kata Saifullah Yusuf.

Ia juga menyemangati para kepala daerah agar terus berkolaborasi menuntaskan berbagai tantangan di lapangan.

"Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya kendala di lapangan. Saya tahu Bapak-Ibu sekalian punya tantangan-tantangan tersendiri. Tapi saya yakin sebagai pemerintah kita bisa mengatasi semua itu," kata Saifullah Yusuf.

Rapat koordinasi ini secara khusus melibatkan 66 perwakilan pemda dari tujuh provinsi yang masih harus melengkapi persyaratan, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Riau.

"Kehadiran Bapak-Ibu di sini adalah tugas mulia, bahkan tugas yang sangat-sangat mulia. Mari kita penuhi segala persyaratan yang ada," kata Saifullah Yusuf.