Kemensos Integrasikan Seluruh Program Sosial pada Tahun 2027

Kementerian Sosial akan mengintegrasikan seluruh program bantuan dan perlindungan sosial ke dalam satu sistem terhubung pada tahun 2027 mendatang demi mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terukur. Langkah strategis ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat membuka forum Pendalaman Rencana Program dan Anggaran Tahun 2027 di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (29/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"2027 adalah tahun kita memasang atap sekaligus menyambungkan aliran listrik dan air ke seluruh ruangan. Tahun di mana komponen-komponen yang selama ini berdiri sendiri-sendiri harus tersambung menjadi satu rumah yang utuh dan berfungsi," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Integrasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kemensos 2025-2029. Fase awal dimulai pada 2025 melalui penataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penguatan lembaga, disusul masa akselerasi pada 2026, hingga tahap konsolidasi pada 2028 demi mencapai target akhir pada 2029.

"Tahun 2027 menentukan apakah rumah kita benar-benar menyatu atau hanya kumpulan kamar yang berdiri sendiri-sendiri. Karena itu kita harus mulai menyambungkan satu dengan yang lain," tegas Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Pada tahun 2027, Kemensos menetapkan target Indeks Kesejahteraan Sosial naik menjadi 64,66 dari posisi 59,51 pada 2025. Target lainnya mencakup kelulusan 1,5 juta keluarga dari kemiskinan setiap tahun, 1 juta keluarga mencapai graduasi sejahtera, ketepatan sasaran bantuan berbasis DTSEN sebesar 85 persen, Indeks Kesejahteraan Sosial Lansia di angka 65,07, serta Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas mencapai 48,86.

" Saya ingin setiap direktur jenderal menempatkan programnya pada peta target ini. Jangan datang dengan daftar kegiatan, tetapi datang dengan jawaban, kegiatan saudara menggerakkan angka yang mana, sebesar berapa, dan kapan hasilnya tercapai," kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Arah kebijakan tahun 2027 ditandai dengan tiga agenda besar, yakni digitalisasi penuh bantuan sosial, operasionalisasi penuh Badan Pengembangan SDM dan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (BPSDM-SR) sebagai unit eselon I yang mengasramakan lebih dari 100 ribu siswa, serta integrasi Program Kesejahteraan Rakyat (PROKESRA) melalui Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif.

"Tiga terobosan ini hebat di atas kertas, tetapi tidak satu pun akan berhasil kalau kita masih berjalan sendiri-sendiri," katanya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Untuk mendukung rencana tersebut, Kemensos mengelola pagu indikatif sebesar Rp84,7 triliun pada tahun 2027, di mana sekitar 85 persen dialokasikan untuk belanja bantuan sosial. Anggaran tersebut juga mendapatkan tambahan sebesar Rp22,49 triliun untuk program prioritas yang telah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI.

"Kalau uang sudah tersedia di atas meja, pertanyaannya sederhana. Apakah kita akan menggunakannya untuk berjalan sendiri-sendiri atau berjalan bersama?" katanya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Gus Ipul menekankan pentingnya intervensi yang utuh berbasis satu data terpadu demi menghindari penanganan yang tidak berkoordinasi bagi keluarga miskin, lansia terlantar, maupun penyandang disabilitas berat. Guna merealisasikannya, ditetapkan empat prinsip utama meliputi satu data untuk semua, satu definisi graduasi, penghapusan ego sektoral, serta menjaga martabat dan akuntabilitas.

"Ibarat satu pasien ditangani lima dokter, tetapi tidak ada satu rekam medis yang menyatukan mereka. Yang dibutuhkan masyarakat adalah satu intervensi yang utuh, bukan bantuan yang berjalan sendiri-sendiri," jelas Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Kemensos memegang komitmen jangka panjang agar penyaluran bantuan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial tidak terputus demi mendorong kemandirian masyarakat.

"Kita memegang prinsip bantuan sementara, berdaya selamanya. Tujuan akhir kita bukan membuat masyarakat bergantung pada bantuan, tetapi mendorong mereka menjadi mandiri. Karena itu perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial harus menjadi satu rangkaian yang tidak terputus," urainya Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Penyusunan rencana anggaran ini dijalankan agar selaras dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan mendukung Asta Cita Presiden. Kontribusi kementerian difokuskan pada pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial adaptif, pemenuhan hak disabilitas dan lansia, serta penuntasan anak tidak sekolah lewat Sekolah Rakyat.

"Seluruh program harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target RPJMN, termasuk peningkatan Indeks Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan lansia, kesejahteraan penyandang disabilitas, sekaligus mempercepat graduasi keluarga miskin menuju kemandirian," ujar Robben Rico, Sekretaris Jenderal Kemensos.

Setelah sesi pembukaan, forum dilanjutkan dengan pemaparan rencana program dan anggaran oleh setiap Unit Kerja Eselon I, yang meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Rehabilitasi Sosial.