Kemensos Evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk Pantau Kinerja Kepala Sekolah

Kementerian Sosial menggelar Rapat Evaluasi Penyelenggaran Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa (9/6) untuk memantau kinerja kepala sekolah sebagai kunci keberhasilan program tersebut. Dilansir dari Detikcom, monitoring terhadap performa kepemimpinan sekolah dinilai krusial karena dampak langsungnya di lapangan.

Ketua Tim Formatur Program Sekolah Rakyat, Prof. Mohammad Nuh menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi pengelola instansi pendidikan ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat memikul misi besar guna menghadirkan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Sehingga mohon betul, monitoring terhadap kinerja, pendampingan terhadap Kepala Sekolah, pengembangan terhadap Kepala Sekolah dan seterusnya, ini bukan kegiatan diskret, yang kadang-kadang, tapi kegiatan yang terus menerus secara berkala," kata Prof Nuh dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Mantan Menteri Pendidikan tersebut menilai respon publik berdasarkan aspek visual, perasaan, dan penalaran menjadi indikator penting. Prof Nuh juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pemanfaatan dana negara agar anggaran yang terbatas dapat menghasilkan dampak yang maksimal.

"Sehingga tiga satuan itu, satuan seeing, feeling, dan analyzing itu menjadi penting ya. Meskipun tampaknya (Sekolah Rakyat) bagus sekali begitu, orang juga senang, tapi kalau nalarnya tidak dapat, pada kelompok tertentu tidak dapat itu," ujarnya.

Ia mengingatkan jajaran pengelola program agar tetap bertanggung jawab penuh dan tidak terlena dengan dukungan anggaran dari pemerintah.

"Nah optimasi yang kita maksudkan adalah proses yang sekarang menjadi tanggung jawab kita, optimalkan betul, jangan sampai kita terbuai dengan taruhlah kesanjungan yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah, seakan-akan apa saja yang kita minta diturutin, tapi kita pun juga sadar betul bahwa anggaran pemerintah pun juga terbatas," kata Prof Nuh.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico menjabarkan perkembangan akreditasi lembaga pendidikan rintisan tersebut. Tercatat ada 59 dari total 166 Sekolah Rakyat rintisan yang sudah beroperasi selama sekitar 11 bulan kini telah mengantongi akreditasi resmi.

"Dari 59 itu, menyusul 37 Sekolah Rakyat rintisan sudah dilakukan visitasi dan insya Allah dalam waktu dekat juga nanti bisa keluar juga, menyusul 70 SR lainnya yang sedang juga dalam proses penjadwalan teman-teman BAN-PDM untuk melakukan proses visitasi di lapangan," kata Robben Rico.

Terkait pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen di 93 titik, Kemensos memerlukan penambahan puluhan tenaga pimpinan sekolah baru. Skema pengisian jabatan ini akan melibatkan usulan kandidat dari pemerintah daerah setempat sebelum masuk ke tahap seleksi.

"Hari ini kita minta ada 99 kandidat di masing-masing lokasi nanti, ada 3 calon usulan dari pemerintah daerah, kepala sekolahnya yang diajukan kepada kita, untuk nanti kita seleksi seperti tahun lalu," ujar Robben.

Kementerian Sosial juga sedang membuka proses rekrutmen massal untuk ribuan posisi tenaga pendidik dan kependidikan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Hari ini sedang proses pendaftaran, dan nanti statusnya adalah P3K untuk penggajian dan kawan-kawannya, nanti masuk menjadi pegawai dari Kementerian Sosial," pungkasnya.