Kemensos dan Pemda Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen

Kementerian Sosial bersama sejumlah pemerintah daerah mempercepat progres pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kuantan Singingi, Polewali Mandar, dan Probolinggo. Upaya kolaborasi ini disampaikan saat para kepala daerah bertemu dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta Pusat pada Rabu (5/8).

Program Sekolah Rakyat digagas untuk menyediakan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dalam pertemuan tersebut, Kemensos menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah mulai dari penyediaan lahan, pembangunan fisik, hingga pelaksanaan proses belajar-mengajar.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengelola dan mendukung operasional sekolah.

"Tinggal jenengan (Anda) mengelola. Saya minta tolong, bupati dan jajarannya mendukung kepala sekolah dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah itu," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Agus menambahkan bahwa program ini dirancang sebagai instrumen strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi melalui jalur pendidikan.

"Jadi beliau tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin. Sekolah Rakyat ini jalan untuk menggraduasi saudara-saudara kita yang miskin melalui jalur pendidikan," ujarnya.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, pembangunan fisik gedung sekolah permanen yang berlokasi di Komplek Sport Center Teluk Kuantan telah mencapai 90 persen. Pemerintah setempat menjadwalkan sekolah mulai beroperasi pertengahan Agustus, disusul masa pengenalan lingkungan sekolah dan matrikulasi.

Plt Bupati Kuantan Singingi Muklisin menyatakan daerahnya menjadi penerima pertama program gedung permanen tersebut di Riau.

"Alhamdulillah, kami satu-satunya di Provinsi Riau yang (pertama) mendapatkan (kepercayaan membangun gedung permanen) Sekolah Rakyat," ujar Muklisin.

Pihak Pemkab Kuansing juga telah menyiapkan sumber daya manusia pendukung seperti guru, wali asuh, dan wali asrama.

"Tanggal 18 sampai 28 Agustus masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, 31 Agustus itu matrikulasi," ungkap Muklisin.

Sementara itu, Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdiri di atas lahan hibah seluas 6,5 hektare di Desa Sambalibali, Kecamatan Luyo.

Ketua DPRD Polewali Mandar Fahry Fadly menjelaskan bahwa fasilitas ini menjadi salah satu dari dua Sekolah Rakyat yang didirikan di Sulawesi Barat.

"Alhamdulillah, di Provinsi Sulawesi Barat ada dua Sekolah Rakyat, yaitu satu di Kabupaten Mamuju, dan satunya di daerah kami, daerah Kabupaten Polewali Mandar," kata Fahry Fadly.

Lahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut merupakan tanah hibah pribadi dari Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud.

"Dan tanah yang digunakan, Sekolah Rakyat itu adalah tanah hibah, tanah pribadi Bapak Bupati Kabupaten Polewali Mandar," tambahnya.

Adapun di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, proses pembangunan gedung sempat tertunda karena kendala pengadaan tanah. Pemkab Probolinggo kini telah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare dan tengah menyelesaikan administrasi persetujuan tanah kas desa untuk memenuhi target total luas 7 hektare.

Wakil Bupati Probolinggo Lora Fahmi berharap proses pembangunan fisik dapat segera dimulai setelah tahap administrasi lahan rampung.

"Alhamdulillah, hari ini untuk lahan yang sudah ready 5,2 hektare, yang sisa untuk sampai 7 hektare ada tanah kas desa yang hari ini sampun (sudah) mendapat persetujuan, sudah dilaksanakan Musdesnya untuk dilepas, hanya sedang dalam proses ini. Nah, untuk itu, kami berharap bahwa dalam pelaksanaan (pembangunan) tahap tiga ini sudah bisa segera dimulai agar di kami juga," tutup Lora Fahmi.