Kementerian Pariwisata Ungkap Hambatan Ekosistem Konser Musik Indonesia

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membeberkan sejumlah faktor yang menghambat pertumbuhan ekosistem konser musik di Indonesia, seperti lemahnya daya saing bidding hingga keterbatasan infrastruktur pendukung, pada Kamis (9/7) dilansir dari Bloomberg Technoz.

Hambatan lainnya mencakup proses perizinan yang rumit serta belum optimalnya pengemasan konser sebagai produk pariwisata nasional. Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenpar, Hafiz Agung Rifai, menjelaskan tantangan pertama muncul dari proses perebutan konser internasional.

"Konser dunia tidak datang begitu saja. Setiap world tour dari artis tier 1 global diperebutkan melalui proses bidding yang melibatkan dua promotor global, yakni Live Nation dan AEG. Selama ini proses bidding tersebut sebagian besar masih ditanggung sendiri oleh promotor Indonesia sehingga daya saing kita belum sekuat negara lain yang memperoleh dukungan pemerintah," ujar Hafiz Agung Rifai, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenpar.

Selain masalah daya saing bidding, infrastruktur yang memenuhi standar internasional untuk menggelar konser berskala stadion juga dinilai masih sangat terbatas di Indonesia. Hafiz menambahkan bahwa simplifikasi perizinan lintas instansi menjadi hal krusial demi meningkatkan daya saing global.

"Industri live entertainment membutuhkan kepastian waktu karena jadwal world tour disusun jauh hari sebelumnya. Oleh karena itu, simplifikasi perizinan lintas kementerian, kepolisian, dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting agar Indonesia lebih kompetitif," kata Hafiz Agung Rifai, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenpar.

Tantangan infrastruktur tersebut dibenarkan oleh Direktur Musik Kemenpar, Mohammad Amin, yang menyebut konser skala besar saat ini praktis hanya mengandalkan Gelora Bung Karno (GBK) dan Jakarta International Stadium (JIS). Penggunaan GBK kerap berbenturan dengan agenda olahraga, sementara JIS masih terkendala akses transportasi penonton.

"Kendala pertama adalah keterbatasan lokasi. Kedua adalah keterbatasan infrastruktur pendukung, terutama transportasi dan fasilitas penunjang di beberapa daerah yang masih terbatas," kata Mohammad Amin, Direktur Musik Kemenpar.

Amin menuturkan bahwa kompleksitas perizinan dan tingginya biaya sewa lokasi turut membebani promotor. Pihaknya mendorong integrasi sistem perizinan satu pintu digital serta keterbukaan standar biaya keamanan.

"Kalau memang kita mau serius membangun industri event, pihak kepolisian dan aparat keamanan juga sebaiknya memiliki standar biaya yang terbuka. Saat ini sistem seperti itu belum kita miliki. Jadi, secara keseluruhan prosesnya masih cukup rumit dan kita masih terus berbenah," ujar Mohammad Amin, Direktur Musik Kemenpar.

Sebagai langkah solusi jangka panjang, Kemenpar kini tengah mendorong pengembangan paket wisata konser atau concert tourism. Konsep ini dirancang untuk mengintegrasikan tiket pertunjukan dengan akomodasi, transportasi, dan destinasi wisata guna mendongkrak dampak ekonomi sektor pariwisata.