KemenPANRB Kaji Pembukaan Seleksi CPNS 2026 Bersama Kemenkeu

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang menghitung kebutuhan formasi dan kemampuan anggaran negara untuk mematangkan rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Kepastian jadwal pendaftaran hingga kini belum ditetapkan karena masih menunggu penyelesaian pembahasan antar kementerian.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa pemerintah berupaya memetakan kompetensi jabatan di setiap instansi guna diselaraskan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan mendalam juga terus dilakukan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan kesiapan fiskal dalam menopang proses rekrutmen tersebut.

"Kita sedang membicarakan, karena pertama yang harus jadi fokus, kan kita sudah bersurat waktu itu untuk pemetaan kompetensi jabatan, kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Instansi pemerintah sudah menyampaikan, dan tentunya juga saya harus memperhatikan untuk formasi, untuk program prioritasnya Bapak Presiden," kata Menteri PANRB, Rini Widyantini.

Pemerintah menegaskan bahwa pengadaan aparatur sipil negara tetap menjadi program strategis yang dipersiapkan, meski koordinasi pemetaan jumlah kebutuhan dan kemampuan keuangan masih berjalan.

"Ini masih di dalam perhitungan, dan juga kita sedang diskusi dengan Kementerian Keuangan mengenai kemampuan keuangan negara. Jadi insyaallah tentunya CPNS itu tetap menjadi program yang kita siapkan. Tapi kapannya kita belum bisa jawab, karena kita kan harus hitung, kesesuaian antara kompetensi yang memang dibutuhkan," ujar Rini Widyantini.

Sinyal positif mengenai peluang dibukanya seleksi pada tahun ini terus dimatangkan tanpa terburu-buru mengumumkan jumlah formasi resmi kepada publik.

"Mudah-mudahan ada. Kita nggak bisa di-spill dulu. Jadi gini tentunya, kapannya kita belum tahu, karena masih sedang dibahas antar kementerian. Karena kan seperti sudah saya sampaikan, bahwa kita sudah meminta kepada seluruh instansi pemerintah, jumlah kebutuhan," kata Rini Widyantini.

Penghitungan komprehensif dilakukan untuk menentukan apakah formasi yang dibuka akan menutupi seluruh jumlah pegawai yang pensiun atau disesuaikan dengan kebutuhan struktur organisasi.

"(Jumlah formasi) belum, itu kan harus dihitung dulu. Apakah akan diisi secara keseluruhan dari jumlah yang pensiun atau bagaimana. Kita juga sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan mengenai perhitungan-perhitungan, kesiapan fiskal dan sebagainya," kata Rini Widyantini.

Rini menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjaga skema fiskal agar selaras dengan kesiapan keuangan negara.

"Insya Allah CPNS tetap menjadi program yang kita siapkan. Namun, saat ini masih dalam perhitungan dan pembahasan bersama, termasuk melihat kemampuan keuangan negara," kata Rini Widyantini.

Evaluasi menyeluruh mencakup berbagai sektor penting seperti guru, pengawas kehutanan, hingga formasi teknis di daerah.

"Kita tidak hanya melihat jumlah formasi, tetapi kompetensi apa yang dibutuhkan. Semua harus dibahas bersama sehingga tidak bisa diputuskan secara terburu-buru," ujar Rini Widyantini.

Proses penyusunan kebutuhan ASN telah dimulai melalui penerbitan Surat Edaran Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 oleh KemenPANRB. Surat tersebut mewajibkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat pusat maupun daerah untuk menyampaikan usulan formasi secara resmi.

Merespons instruksi pusat, Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah mengajukan 186 formasi CPNS 2026 melalui aplikasi e-formasi pada Selasa, 21 Juli 2026. Pengajuan tersebut difokuskan pada pemenuhan tenaga kesehatan serta tenaga teknis sesuai dengan data pNS yang memasuki masa pensiun.

"Kita sudah mengusulkan formasi CPNS melalui aplikasi kalau tidak salah 3 bulan lalu. Waktu itu sebanyak 186 formasi, terdiri dari Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis. Untuk tenaga kesehatan yang urgen seperti dokter spesialis di RSUD, sementara teknis paling banyak seperti Administrasi perkantoran, pengawas di OPD dan jabatan fungsional seperti perencanaan," kata Kabid Pengembangan, Penilaian Kinerja, dan Informasi BKPSDM Kota Lubuk Linggau, Baidillah Sangkut.

Pemkot Lubuk Linggau hingga saat ini masih menunggu surat kepastian kuota resmi serta penetapan jadwal seleksi dari KemenPANRB.

"Itu baru usulan, sesuai kebutuhan dan jumlah PNS yang pensiun tahun ini. Balasannya belum ada. Juga belum ada kepastian berapa yang disetujui, termasuk kepastian apakah ada pembukaan seleksi CPNS atau tidak," ujar Baidillah Sangkut.

Penetapan kuota diajukan secara terukur tanpa penambahan di luar perhitungan kebutuhan riil daerah.

"Tidak boleh ada penambahan. Setelah kita lihat, segitu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pensiun kita tahun ini," kata Baidillah Sangkut.

Di sisi lain, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap peredaran poster hoaks mengenai pendaftaran CPNS 2026. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait jadwal dan syarat pengadaan ASN hanya diumumkan melalui portal SSCASN.