Kemenkum Sulsel dan Kalteng Ikuti Kick Off PEKPPP 2026 Tingkatkan Pelayanan Publik

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah mengikuti Kick Off Meeting Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 secara virtual, Rabu (29/7/2026), sebagai langkah awal memperkuat kualitas pelayanan publik di lingkup Kementerian Hukum.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dan tim kerja dari berbagai bidang di kedua kantor wilayah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pelayanan publik. PEKPPP 2026 menilai kinerja pelayanan berdasarkan enam aspek utama, termasuk kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi pelayanan.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Rahmi Widhiyanti, menegaskan bahwa keberhasilan PEKPPP bergantung pada komitmen setiap satuan kerja dalam memenuhi indikator penilaian dengan optimal.

"Evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Rahmi Widhiyanti.

Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Vera Yuwantari Susilastuti, menyampaikan tahapan pelaksanaan PEKPPP yang dimulai dari Kick Off Meeting, pendampingan penilaian mandiri hingga Agustus, proses validasi pada September, dan penetapan hasil sampai Desember 2026.

Vera juga menekankan pentingnya kolaborasi antar Kementerian Hukum dan Kementerian PANRB untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal dengan ketelitian pengisian data dukung dan pemenuhan indikator penilaian.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian PANRB, Taufiq Hidayanto Setiawan, menjelaskan secara teknis penggunaan aplikasi PEKPPP, mulai dari pengisian formulir hingga penyebarluasan kepada pengguna layanan sebagai bagian dari evaluasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyatakan bahwa partisipasi Kanwil Kemenkum Sulsel dalam Kick Off Meeting merupakan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

"PEKPPP menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Kami berkomitmen memenuhi seluruh tahapan penilaian secara optimal, melengkapi data dukung dengan baik, serta terus menghadirkan inovasi pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Andi Basmal.

Andi Basmal menambahkan bahwa Tim Evaluasi Mandiri di Kanwil Kemenkum Sulsel akan segera menjalankan penilaian mandiri sesuai arahan dan jadwal yang ditetapkan, dengan tujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Deny Harlianto, menyatakan bahwa pelaksanaan PEKPPP harus dipahami sebagai upaya membangun budaya pelayanan berkelanjutan bukan hanya memenuhi penilaian.

"Melalui kegiatan ini kami memperoleh penguatan yang akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh unit kerja. Kolaborasi antarbidang menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat," ujar Deny Harlianto.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik adalah prioritas dalam mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Hukum.

"Pelayanan publik yang prima harus diwujudkan melalui komitmen bersama seluruh jajaran. Kami akan terus mendorong penguatan tata kelola, inovasi layanan, serta peningkatan kompetensi aparatur agar masyarakat dapat merasakan manfaat pelayanan yang semakin berkualitas, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan," ujar Hajrianor.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah optimistis dapat mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berintegritas melalui sinergi lintas bidang dan inovasi pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat.