Kemenko Pangan Percepat Pemenuhan Sertifikat Higiene 8 Ribu Dapur SPPG

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memprioritaskan percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi sekitar 8.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Indonesia pada Rabu (29/7/2026). Langkah ini dilakukan guna menjamin kualitas serta mutu makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembenahan legalitas kesehatan lingkungan di fasilitas dapur menjadi fokus utama pemerintah. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari penataan 27 ribu titik pelayanan yang telah terdaftar secara nasional, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Ada 8.000 yang belum punya SLHS, itu yang perlu segera dirumuskan penyelesaiannya," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Selain mendorong sertifikasi, pemerintah membagi unit pelayanan berdasarkan tingkat kesiapan operasional dan kondisi geografis. Penataan fasilitas di wilayah Jawa dan Sumatra yang masih memproses perizinan atau konstruksi fisik ditargetkan selesai dalam dua bulan.

"Untuk titik pelayanan di kawasan Jawa dan Sumatra yang masih dalam tahap perizinan maupun penyelesaian fisik, pemerintah menargetkan penataan rampung dalam waktu dua bulan," kata Zulkifli menambahkan.

Pemerintah juga berencana memperluas cakupan standar higiene ini ke kantin sekolah yang diusulkan masuk dalam program MBG. Penyelesaian standar kesehatan di SPPG dipastikan menjadi syarat utama sebelum pemerintah memutuskan skema keterlibatan kantin sekolah.

"Ada 8.000 lebih yang di titik-titik (SPPG) di Jawa-Sumatera itu kita perlu waktu dua bulan, ya, caranya seperti apa nanti akan diselesaikan dalam satu bulan dan dua bulan tadi itu ya," imbuhnya.