Kemenko Pangan dan BRIN Pilih Kebumen Uji Coba Program Rice Journey

Kementerian Koordinator Bidang Pangan berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menetapkan Kabupaten Kebumen sebagai satu dari dua wilayah purposive sampling Program Rice Journey, seperti dilansir dari Detikcom. Inisiatif strategis ini dirancang guna membangun tata kelola perberasan nasional berbasis data terintegrasi demi menopang swasembada pangan. Keputusan penetapan lokasi kajian tersebut dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) Kebijakan Berbasis Data Tata Kelola Komoditas Beras di Kebumen, Jawa Tengah, pada Senin (27/7).

Desa Grenggeng di Kecamatan Karanganyar terpilih menjadi titik riset utama karena memiliki lahan sawah produktif, keaktifan kelompok tani, serta aksesibilitas yang representatif bagi wilayah Kebumen.

Langkah penguatan sistem pengambilan keputusan di sektor pangan melalui riset ini dinilai sangat krusial oleh pihak kementerian. "Indonesia saat ini mencatat surplus beras sebesar 5,23 juta ton, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah. Program Rice Journey menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sistem pengambilan keputusan di sektor pangan," ujar Suhanto dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

Pengembangan sistem pendukung keputusan berupa Executive Decision Dashboard Rice Journey terus dimaksimalkan untuk menghubungkan rantai pasok dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga konsumsi. Platform digital tersebut berfungsi menyajikan analisis risiko, simulasi skenario, rekomendasi kebijakan, hingga pemantauan dini produksi nasional secara cepat.

Pemerintah Kabupaten Kebumen merespons positif penunjukan wilayahnya sebagai percontohan nasional dalam tata kelola data perberasan. Potensi Kebumen sebagai produsen beras terbesar kedelapan di Jawa Tengah terus didorong melalui penyediaan alsintan, perluasan tanam hingga 170 ribu hektare, dan efisiensi irigasi pompa. Zaeni Miftah berharap peningkatkan serapan gabah oleh Perum Bulog mampu mendongkrak kesejahteraan petani lokal mengingat produksi daerah telah melebihi kebutuhan konsumsi harian.

Kelancaran implementasi program ini menuntut keterbukaan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyajikan data yang terintegrasi, dengan Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai walidata utama.