Kemenkes Minta Tambahan Anggaran Imunisasi Rp1 Triliun ke Kemenkeu

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk program imunisasi tahun 2026 setelah pagu anggaran sebelumnya dipotong oleh pemerintah. Permintaan tambahan dana tersebut disampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas guna mengawal kelangsungan program rutin nasional.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan rencana tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa, 23 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detikcom, pemotongan anggaran pada tahun 2026 berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pasokan vaksin dalam negeri.

Selain masalah anggaran, Kemenkes juga berfokus menyelesaikan infrastruktur pelayanan imunisasi dalam dua tahun ke depan. Langkah pembenahan ekosistem kesehatan ini dibarengi dengan peningkatan strategi edukasi publik menyusul naiknya jumlah kelompok masyarakat yang bersikap anti terhadap vaksin.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa fokus utama kementerian saat ini adalah memastikan penguatan sarana pendukung medis dapat tuntas dalam jangka pendek.

"Ini adalah strategi imunisasi nasional, Bapak Ibu. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa di mata kita, Kemenkes, yang paling penting adalah kita ingin memastikan kalau bisa dalam dua tahun ke depan gitu, udah selesai penyediaan infrastruktur layanan imunisasi," kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Kemenkes juga menerapkan sistem pengawasan tahunan yang ketat untuk mengawal seluruh siklus rantai pasok vaksin mulai dari tahap perencanaan hingga ke masyarakat.

"Kemudian strategi yang kedua, bahwa siklus tadi penyediaan vaksin mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, dan penyampaiannya, itu harus, dikawal terus ya, setiap tahun," ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Terkait penolakan vaksin, pihak kementerian menilai perlu ada pendekatan edukasi yang lebih serius karena tren gerakan anti-vaksin justru memperlihatkan kecenderungan meningkat.

"Dan yang ketiga yang penting juga, yang dulu nggak terlalu banyak tapi sekarang jadi makin meningkat adalah edukasi, ya. Strategi mengenai edukasinya ini kita harus lebih serius, karena nggak tahu kenapa banyak orang-orang yang sekarang yang anti-vaksin," tambah Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Mengenai proyeksi jangka panjang, Kemenkes mencatat total kebutuhan anggaran penyediaan vaksin selama lima tahun (2025-2029) mencapai Rp44,49 triliun, sehingga masih terdapat selisih atau gap pembiayaan.

"Kita ada catatan, ketersediaan anggaran untuk 2025-2029. Kemudian kebutuhannya itu Rp 44 (triliun), jadi kita masih ada gap. Tapi ini sampai 2029 kan, masih sampai 2029. Kalau gap 2026-nya sendiri, kita masih ada kekurangan Rp 1 triliun, karena kemarin dipotong," ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Kemenkes saat ini terus memperjuangkan penambahan alokasi dana tersebut melalui Sekretaris Jenderal Kemenkes yang sedang mengawal pembahasannya di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Jadi yang penting buat saya, itu tadi, Pak Kunta sekarang nggak hadir, Pak Sekjen (Kemenkes) kan sedang di Banggar, karena kita kan minta anggaran tambahan. Salah satu yang paling penting adalah, untuk 2026 ini karena kita dipotong, dipotong tuh termasuk anggaran imunisasi, anggaran vaksinasi," kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Secara keseluruhan, total kekurangan anggaran yang dialami Kemenkes hingga tahun 2029 berada di angka sekitar Rp4,91 triliun untuk menjalankan program rutin yang berbasis pada angka kelahiran bayi.

"Bukan ininya ya, vaksinnya aja kita kurang. Kita kekurangan sekitar Rp 1 triliun ya, kita kurang Rp 1 (triliun). Nah, kita sudah punya rencana sampai 2029 sebenarnya, kita udah kasih juga ke Kementerian Keuangan dan Bappenas, ini rencana program imunisasi kita.

Karena ini kan rutin, berdasarkan jumlah bayi lahir dan lain sebagainya. Jadi masih ada gap sekitar Rp 4,91 triliun sampai 2029," imbuh Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.