Kemendagri Percepat Pembangunan Sentra Pangan Papua Selatan

Kementerian Dalam Negeri mengawal ketat percepatan pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional atau KSPEAN di Provinsi Papua Selatan melalui penguatan tata kelola perencanaan daerah dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Langkah strategis ini dilansir dari Detikcom untuk memastikan program strategis nasional berjalan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk menjelaskan bahwa integrasi pembangunan tersebut kini didasarkan pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 yang telah selesai disusun. Dokumen regulasi tersebut memuat kepastian arah pembangunan sekaligus mempermudah koordinasi teknis antarlembaga.

Kesiapan regulasi tata ruang ini ditegaskan dalam Rapat Penetapan Wilayah KSPEAN Provinsi Papua Selatan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Rabu (10/6). Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.

"Dengan adanya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tersebut, pemerintah pusat dan daerah bersama kementerian atau lembaga terkait dapat mulai bergerak lebih cepat dari sisi tata ruang, regulasi, maupun aspek teknis lainnya," ujar Ribka dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).

Selain fokus pada pemenuhan aspek teknis dan regulasi tata ruang, kementerian juga memberikan perhatian besar pada pendekatan sosial. Pemerintah daerah diminta aktif membangun komunikasi dan dialog terbuka dengan masyarakat lokal, terutama para pemilik hak ulayat di wilayah pembangunan.

Upaya pendekatan sosial ini dinilai krusial demi menghindari kesalahpahaman di lapangan. Keterlibatan masyarakat secara inklusif sejak tahapan awal menjadi kunci utama agar realisasi proyek strategis nasional ini dapat dirasakan langsung oleh penduduk setempat.

"Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, berbagai kesalahpahaman dapat muncul dan berpotensi menghambat pelaksanaan program," katanya.

Melalui penyelarasan ini, koordinasi intensif terus diperkuat demi mempercepat perwujudan ketahanan pangan dan energi nasional. Sinergi ini sekaligus diarahkan untuk mendorong percepatan gerak pembangunan di kawasan timur Indonesia secara menyeluruh.

"Kemendagri siap memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah serta terus mengawal komunikasi dengan masyarakat agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Selatan," pungkasnya.