Kementerian Dalam Negeri Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Papua Selatan

Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pekerjaan Umum melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah proyek infrastruktur strategis di Provinsi Papua Selatan pada Rabu, 16 Juli 2026, guna memastikan percepatan pembangunan daerah otonomi baru tersebut berjalan sesuai dengan target pemerintah pusat.

Langkah peninjauan ini mencakup pembangunan kawasan pusat pemerintahan, infrastruktur sumber daya air, jaringan irigasi, serta pengamanan pesisir yang bertujuan untuk mendukung pelayanan publik, seperti dilansir dari Detikcom. Evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa proyek akses Jalan DOB-Jembatan Netto menuju Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Papua Selatan telah berjalan melampaui target waktu yang ditentukan.

"Progres ini patut kita apresiasi. Yang terpenting adalah kualitas pekerjaan tetap dijaga sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat konektivitas menuju Kawasan Pusat Pemerintahan," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).

Pemerintah pusat juga tengah berupaya memperkuat status pendanaan proyek ini melalui jalur legislatif dan koordinasi lintas kementerian. Rapat koordinasi kemudian digelar di Kantor Gubernur Papua Selatan guna menyelaraskan langkah strategis percepatan KPP di wilayah DOB tersebut.

"Kami sedang memperjuangkan bersama Bapak Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI agar KPP empat DOB Papua dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Kekuatan fiskal APBD provinsi-provinsi baru masih terbatas sehingga dukungan APBN sangat diperlukan," ujarnya.

Rombongan kementerian melanjutkan pemantauan fisik ke gedung Kantor Gubernur, Kantor DPR, serta Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan. Penegasan mengenai fungsi utama dari pembangunan fisik ini disampaikan demi memastikan efektivitas pelayanan birokrasi ke depan.

"Kehadiran gedung pemerintahan bukan sekadar membangun fisik, tetapi memastikan pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat," ungkapnya.

Sektor pengairan dan ketahanan pangan juga menjadi fokus dalam rangkaian kunjungan kerja ini melalui peninjauan Waduk Efata Mayo dan Daerah Irigasi Waninggap di Kabupaten Merauke. Infrastruktur air tersebut disiapkan untuk menopang program cetak sawah, optimalisasi lahan pertanian, sekaligus potensi pariwisata daerah.

"Potensi waduk ini sangat besar. Apabila dikembangkan secara terpadu, manfaatnya tidak hanya untuk penyediaan air baku, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Menjelang sore hari, peninjauan diarahkan ke infrastruktur pengaman abrasi di Pantai Lampu Satu yang menjadi pelindung vital bagi wilayah pesisir dari kerusakan lingkungan.

"Pengamanan pantai sangat penting untuk melindungi permukiman, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Penanganannya harus dilakukan secara bertahap sesuai tingkat urgensinya," katanya.

Kunjungan kerja tersebut berakhir di kawasan Kapsul Waktu Merauke, sebuah situs yang dinilai memerlukan rehabilitasi infrastruktur, penataan penerangan, dan penanganan tindakan vandalisme demi mempertahankan fungsinya sebagai ruang publik.

"Kapsul Waktu merupakan ikon Merauke. Kawasan ini perlu ditata dan dipelihara agar tetap menjadi ruang publik yang aman, nyaman, sekaligus membanggakan masyarakat Papua Selatan," pungkas Ribka.